oleh

Ekonom: UU Ciptaker Sah, Banyak Harapan Buruh yang Hilang

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Hikmah-Ekobis-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM-  Disahkannya Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta kerja memancing penolakan keras dari rakyat. Berbagai protes hingga aksi pun dilayangkan di beberapa daerah.

Tidak hanya pengesahan yang dianggap ngebut dan tak mewakili aspirasi rakyat, undang undang ini dinilai merugikan kaum buruh yang didominasi rakyat kecil karena banyaknya  kebijakan yang tak pro terhadap tenaga kerja.

Tak berhenti sampai disitu, isu lingkungan menjadi santer diperbincangkan dengan disahkannya Undang Undang ini. Hal tersebut tidak lain  karena beberapa pasal dalam UU ini dinilai sebagai kemunduran dan mengancam keberlanjutan ekosistem laut dan pesisir.

Pada sisi lain, pengambil kebijakan berkelit, Keberadaan Undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law dinilai akan membuka peluang investasi di berbagai sektor ekonomi di Indonesia.

Disamping itu, masuknya investasi dan sarana luar negeri dengan disahkannya Undang Undang ini dinilai dapat dimanfaatkan untuk mendorong produktivitas dan efisiensi di berbagai sektor dan hasilnya dapat mendongkrak perekonomian. Lantas sejauh mana UU ini akan mendorong kemajuan ekonomi?

Abdul Muthalib Hamid pengamat Ekonomi Unismuh berpendapat, hadirnya Undang undang ini memiliki plus minus. Dari sisi perekonomian, investasi akan membantu negara tumbuh namun dari sisi pendapatan rakyat akan sangat berpengaruh.

“Menurut saya, kehadiran investor setelah diterapkan UU Cipta Kerja tersebut akan  menjadi peluang untuk pengembangan tenaga kerja khususnya serapan tenaga kerja dan sektor  ekonomi lainnya, tapi pada sisi tenaga kerjanya sendiri akan menjadi preseden buruk untuk masa depan dan kesejahteraan para tenaga kerja itu yang tentunya akan berdampak terhadap perkembangan ekonomi secara agregat,” terangnya.

Lebih jauh, Abdul Muthalib jelaskan yang dimaksud preseden buruk untuk kesejahteraan rakyat diakibatkan banyaknya aturan yang tidak menguntungkan bagi tenaga kerja.

“Tidak adanya harapan untuk memperoleh pensiun atau pesangon setelah mereka pensiun atau terkena PHK, serta hilangnya kesempatan  untuk membela hak ketika berselisih dengan pihak pemberi kerja menjadi nilai minus bagi pekerja,” jelasnya.

Lebih dari itu, abdul Muthalib mengatakan UU ini bisa saja berpotensi menyebabkan kemiskinan.

“relatif, sebab trend kemiskinan juga dipengaruh oleh variabel lain. misalnya kemampuan daya beli, kesempatan lapangan kerja dan berusaha dan bisa juga dari perputaran uang” Pungkaanya

Lantas manakah pihak yang diuntungkan dengan disahkannya Undang Undang Cipta Kerja ini? Para pengambil keputusan atau rakyat?

Komentar