oleh

KSPSI Sulsel: UU Ciptaker, Perbudakan Modern Terhadap Buruh

Editor : Syarifah Fitriani-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Belum lama ini, pimpinan DPR RI mengetuk palu pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja. Meski banyak menuai kecaman, pengesahan UU yang mengancam kesejahteraan buruh itu, tetap berjalan lancar.

Beberapa undang-undang dan peraturan lain sebelumnya pun, dianggap tak punya taring lagi untuk membela hak buruh. Bagaimana tidak, Undang-undang Cipta Kerja digadang-gadang menjadi acuan para pengusaha sektoral untuk melakukan perbudakan modern terhadap buruh nantinya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sulsel, Basri Abbas, mengungkapkan, adanya undang-undang Cipta Kerja ini tentu sangat merugikan buruh. Menurutnya, banyak pasal yang dipreteli dalam undang-undang terbaru ini.

Basri Abbas melanjutkan, ada banyak poin yang sangat merugikan para buruh nantinya. Beberapa diantaranya adalah, upah sektoral, masa kontrak kerja, jam kerja buruh, jaminan sosial dan lain sebagainya.

“Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) harus lebih besar dari UMP, dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus lebih besar dari UMK. Upak minimum sektoral ditetapkan minimal 5 persen di atas UMK atau UMP. Dengan penghapusan ini perusahaan tidak ada kewajiban lagi untuk membayar upah sektoral. Dan UMP atau UMK hanya sekedar penetapan saja, pengusaha bisa seenaknya menurunkan gaji atau tidak menggaji pekerjanya sesuai UMP atau UMK,” jelasnya.

Ia menegaskan, sebelum ada Undang-undang Ciptaker saja, banyak oknum pengusaha yang memainkan gaji pekerja. Hanya bermodalkan laporan keuangan perusahaan tanpa audit resmi, pengusaha dengan seenaknya menggaji pekerja dibawah upah minimum.

“Seperti perusahaan berbentuk CV, banyak kok yang memiliki karyawan hingga ribuan orang dan apesnya banyak karyawan digaji di bawah upah minimum. Apalagi jika UU Ciptaker ini diberlakukan, pengusaha yang bermain ini pasti akan semakin memanfaatkan kondisi,” tegasnya.

Dari poin itu pun nantinya, sambung dia, diduga akan berimbas pada jaminan sosial buruh seperti yang diatur sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. “Jika upah minimum saja tidak ditetapkan dengan jelas, bagaimana jaminan sosial buruh atau pekerja juga bisa lebih jelas,” sambungnya.

Selanjutnya terkait masa kerja, nasib buruh pun semakin terkatung-katung. Jika sebelumnya ditetapkan kontrak kerja maksimal 3 tahun saja, di UU Ciptaker ini malah menetapkan kontrak kerja tanpa batas. Itu berarti, buruh bisa saja dihadapkan pada situasi dengan kontrak kerja hingga bertahun-tahun bahkan puluhan tahun.

“Semua pasal saling berkaitan, mulai upah, masa kerja, jaminan sosial dan lainnya. Bahkan dari UU dan peraturan sebelumnya, banyak pasal yang dipreteli pada UU terbaru ini. Peraturan sebelumnya menjadi tak punya taring lagi dalam membela hak buruh. Ini seperti perbudakan modern terhadap buruh,” ungkap Basri.

Selain upah minimum dan masa kontrak kerja, jam kerja yang ditetapkan juga dirasa janggal. Pasalnya, dalam UU Ciptaker, jam kerja pekerja ditambah, sementara waktu istrahat termasuk melakukan ibadah dikurangi menjadi 30 menit saja.

Tak hanya itu, cuti kerja pun banyak dihapuskan, terutama cuti melahirkan, cuti sakit serta jenis cuti lainnya dan hanya menyisakan cuti tahunan selama 12 hari kerja. Parahnya, saat pekerja mengambil cuti tahunan selama 12 hari kerja itu gaji pun tidak berjalan.

“Jam istrahat, pekerja biasanya memanfaatkan dengan salat dan makan, memang biasanya membutuhkan 30 menit tapi ada juga yang lebih. Nah, ini bisa dimainkan lagi, bisa saja pengusaha menurunkan lagi jam istrahatnya. Sementara untuk cuti kerja, dulu kalau pekerja mengambil cuti, itu gaji tetap jalan. Sekarang cuti tahunan saja disisakan, itupun tidak dibayar, jadi sama saja dikategorikan libur,” beber Basri.

Ia menambahkan, dari 400 ribu tenaga kerja di Makassar, dipastikan sebanyak 30 persen akan merasakan dampak penghapusan upah sektoral ini.

Komentar