oleh

Makassar Kebagian 17,4 M Anggaran KPPS, Nasib Honorer?

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Armansyah-Pilkada-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar tengah melakukan perekrutan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Ada 21.510 orang yang akan bertugas di 2.390 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Itu, termasuk petugas ketertiban.

Anggarannya, KPU Kota Makassar menyiapkan dana sebesar Rp17,4 miliar. Setiap Ketua KPPS mendapat Rp900ribu dan anggota Rp850ribu. Sementara, honor petugas ketertiban yang diberikan sebesar Rp650ribu.

Terkait itu, Pakar Politik Universitas Hasanuddin, Sukri Tamma menyampaikan, status KPPS dalam sebuah penyelenggaraan pemilu sangat penting. Bahkan, KPPS sebagai garda terdepan suksesnya proses pemilihan.

“Kita akui tanggung jawab KPPS besar sekali, banyak hal yang harus dihadapi secara teknis. Kalau dilihat angka gajinya, Pemerintah harus pertimbangkan untuk menaikkan lagi,” kata Sukri, Jumat (9/10).

Beberapa tugas KPPS yakni mengumumkan DPT di TPS, menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada Pemilih sesuai dengan DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS, menyerahkan DPT kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas TPS.

Kemudian, menyerahkan DPT kepada PPK melalui PPS untuk peserta Pemilu yang saksinya tidak hadir di TPS sebagaimana dimaksud dalam huruf c, melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Pengawas TPS, dan PPK melalui PPS.

Memberikan pelayanan kepada Pemilih yang berkebutuhan khusus dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Disisi lain, pemerintah punya masalah disisi anggaran sehingga hal itu menjadi dilema saat ini. Apalagi, ditengah pandemi,” bebernya.

Namun, kata Sukri, penyelenggara juga harus menyediakan honor tambahan bagi anggota KPPS pasca Pilwalkot Makassar. Sifatnya, pemberian penghargaan lantaran menyukseskan jalannya seluruh tahapan Pilkada serentak.

“Paling tidak KPU menyediakan tambahan sebagai penghargaan atau bentuk apresiasi. Karena tahapan yang begitu panjang,” katanya.

Komentar