oleh

Gaji dan Tunjangan PPPK Belum Terbayarkan, Ini Alasannya

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Sebanyak Rp8 miliar anggaran dan tunjangan untuk pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah disiapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

Pasalnya, anggaran tersebut sudah ada sisa menunggu nomor induk pegawai (NIP) untuk bisa terbayarkan. Diketahui,anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia (BKPSDM) Kota Makassar, Basri Rakhman mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu juknis. Namun, ia berharap Januari 2021 mendatang NIP PPPK sudah ada.

“Peraturan Presidennyakan sudah ada. Tapi kita masih menunggu juknisna. Kita harap Januari mendatang NIP-nya sudah ada. Semua itu kebijakan dari pusat. Kita sisa menunggu. Mudah-mudahan cepat terbit,” ujar Basri, Rabu (14/10/2020).

Diketahui, sejak April 2019 lalu 183 PPPK lingkup pemkot makassar sudah dinyatakan lulus dalam seleksi. Namun, hingga kini gaji dan tunjangannya pun belum terbayarkan karena belum memiliki NIP.

Hanya saja, regulasi terkait gaji dan tunjangan 183 PPPK lingkup Pemkot Makassar, sudah diteken oleh Presiden RI Joko Widodo. Hanya saja, yang lulus masih perlu menunggu regulasi turunan dari peraturan presiden (Perpres) 98/2020.

Komentar