oleh

Kuasa Hukum ADAMA Laporkan Erwin Aksa ke Bawaslu Sulsel

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Pilkada-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Tim Kuasa hukum pasangan calon Walikota Makassar nomor urut 1, Moh Ramdhan Pumanto – Fatmawati Rusdi (ADAMA), Ilham Harjuna melaporkan Erwin Aksa ke Kantor Bawaslu Sulawesi Selatan.

Erwin selaku Ketua Tim Pemenangan paslon nomor urut 2, Munafri Arifuddin-Abdul Rahman Bando (Appi – Rahman), dilaporkan atas dugaan telah melakukan kampanye hitam pada paslon Adama.

“Kami mewakili Pak Danny Pomanto dan Ibu Fatma untuk melaporkan Bapak Erwin Aksa sekaitan dengan pernyataan di media online yang intinya pernyataan itu banyak merugikan paslon Danny-Fatma,” ujar Ilham Harjuna, Kamis (15/10/2020).

Kuasa hukum ADAMA itu, mengatakan ada tiga laporan yang akan dilaporkan oleh pihaknya yakni,
Kubu Adama keberatan dengan pernyataan Erwin Aksa di media, Erwin dilaporkan sebagai ketua tim pemenangan APPI-Rahman, dan Erwin sarankan Danny pakai hak jawab.

Menurut kubu ADAMA, pernyataan Erwin di beberapa media massa telah menyerang kehormatan dan dapat merugikan Danny-Fatma. Di antaranya, Danny Pomanto dinilai gagal sebagai Wali Kota Makassar periode lalu, reklamasi Pantai Losari yang merusak biota laut, dan merugikan nelayan serta lingkungan, hingga Danny disebut sering berkunjung studi banding ke luar negeri hanya pemborosan anggaran saja.

“Ini sangat merugikan pasangan Danny-Fatma. Pak Danny merasa dengan pemberitaan itu dia kehilangan kepercayaan dan kemungkinan pemilih kota Makassar ini tidak akan memilih dia,” ungkanya.

Ilham menjelaskan alasan pihaknya melaporkan Erwin Aksa ke Bawaslu dan bukan ke polisi dikarenakan kapasitas Erwin sebagai Ketua Tim Pemenangan APPI-Rahman. Selain itu, pernyataan tersebut dilontarkan di masa kampanye dan menyerang paslon wali kota Makassar.

“Ini kampanye hitam atau black campaign. Kalau dia bukan tim pemenangan atau bukan paslon maka pelanggarannya UU ITE tetapi karena kapasitas dia sebagai ketua tim pemenangan, kami anggap ini sebagai pelanggaran UU pilkada bukan UU ITE,” ungkanya.

Lebih lanjut, Ilham mengatakan upaya kampanye hitam yang dilakukan Erwin melanggar Pasal 69 huruf B dan C, UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dengan ancaman hukuman minimal 3 bulan, maksimal 18 bulan penjara.

Rencananya, setelah penyampaian laporan, pihak Bawaslu Sulsel akan meneliti terlebih dahulu bahan laporan sebelum melimpahkan ke Bawaslu Makassar untuk ditindaklanjuti.

Komentar