oleh

Belum Legal, Pengelola Pasar Segar Sudah Minta Uang Sewa Lapak

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar, Kasrudi menyebut ada indikasi yang dinilai belum legal pada pengelolaan Pasar Segar. Salah satu diantaranya adalah penarikan biaya sewa lapak ke pihak UMKM, sementara draf perjanjian kerjasama belum jelas.

Tidak hanya itu, pasalnya pengelola Pasar Segar juga diduga melakukan komersialisasi lahan fasum milik Pemkot Makassar diluar dari perjanjian yang disepakati dengan pemerintah kota Makassar.

Legislator Gerindra itu, mengatakan pihaknya telah melakukan tinjauan langsung ke Pasar Segar dan menemukan adanya indikasi yang belum legal, seperti aturan kerjasama yang harusnya sudah dilakukan sejak dulu namun faktanya perjanjian kerjasama baru dilakukan pada tahun 2020 ini.

“Setelah kami tinjau langsung ke Pasar Segar, kami menemukan ada beberapa indikasi yang menurut kami belum legal seperti aturan kerjasama yang seharusnya ini sudah dilakukan sejak dahulu. Tapi Faktanya perjanjian kerjasama ini baru dilakukan pada tahun 2020. Kami juga mendapatkan bahwa masih ada lahan dikomersialkan di luar dari perjanjian lahan disepakati. Ini juga akan kami tinjau langsung,” ujar Kasrudi, Jumat (16/10/2020).

Sementara, saat ini pihak pengelola Pasar Segar sudah melakukan pemungutan sewa dari pihak UMKM yang menjalankan usaha di Pasar Segar.

“Sementara pihak pengelola sudah menarik sewa dari pihak UMKM yang menjalankan usaha di Pasar Segar. Seharusnya penarikan ongkos sewa lapak sebelum adanya perjanjian kerjasama di kompensasikan ke perjanjian kerjasama di tahun 2020 ini,” ungkapnya.

Kasrudi meminta agar pihak pengelola Pasar Segar mengkompensasi penarikan sewa ongkos lapak yang ditarik sebelum adanya perjanjian kerjasama dengan pemerintah kota Makassar.

Lebih lanjut, Kasrudi mengatakan RPD ini digelar terkait dugaan komersialisasi lahan fasum diluar dari perjanjain kerjasama antara pengelola Pasar Segar dan Pemerintah kota Makassar.

Komentar