oleh

Rases di Dapil II, Supriansa Jelaskan UU Cipta Kerja

Editor : magang, Penulis : Ilham-Daerah, Metro, Pemerintahan, Soppeng-

SOPPENG, BACAPESAN.COM — Anggota Komisi III DPR RI dari fraksi Golkar Supriansa, melakukan reses di salah satu daerah pemilihannya, Sulsel II.

Selain bertemu dengan masyarakat untuk menyerap aspirasi ditengah reses, Supriansa juga membagikan sembako serta mengunjungi organisasi media di Soppeng.

Mantan Wakil Bupati Soppeng ini mengutarakan, misinya untuk hadir di daerah pemilihannya ialah untuk menyerap aspirasi masyarakat dan juga menyampaikan hal terkait UU Cipta Kerja yang saat ini menjadi sorotan publik.

Mengenai UU Cipta Kerja, politisi partai Golkar ini ingin meluruskan informasi-informasi salah yang beredar di masyarakat yang menyebabkan terjadinya penolakan yang berakhir dengan aksi unjuk rasa.

Diketahui, hingga saat ini beberapa daerah masih terus melakukan penolakan. Untuk itu, kehadirannya pada dapilnya diharapkan bisa mencerahkan informasi yang selama ini ditanggapi salah.

“Apa yang ada dalam UU Cipta Kerja merupakan upaya pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat,” kata pak wakil, sapaan akrab masyarakat Soppeng kepada Supriansa.

Contohnya saja, lanjut Supriansa, yang beredar dikatakan tidak pro terhadap para buruh dengan dihapuskannya cuti dan pesangon.

“Inilah yang harus saya sampaikan dan dicermati, yang beredar itu salah,” ujarnya.

Justru UU Cipta Kerja menurut dia, lebih kepada mementingkan kepentingan masyarakat. Salah satunya mempermudah perizinan.

Lebih jauh ia jelaskan, bagi pekerja yang terkena PHK, pemerintah mengeluarkan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Dimana pemerintah menjamin mayarakat yang di PHK menemukan pekerjaan.

“Nanti hal itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP),” jelasnya.

“UU Cipta Kerja memiliki kelebihan dan manfaat untuk masyarakat. Terutama masyarakat di pesisir hutan,” sambungnya.

Disamping itu, perizinan bagi pelaku usaha dan UMKM juga dipermudah. Kendati demikian, untuk pesangon buruh mengalami penurunan dari 32 gaji menjadi 25 gaji.

“Alasan Pemerintah yaitu karena hanya 7 persen perusahaan yang mampu menjalankan. Sisanya perusahaan menempuh jalur pengadilan, dimana ada 80 persen perusahaan yang menang, dan akhirnya masyarakat yang jadi korban” tuturnya.

” Jadi 25 gaji ini wajib dilakukan oleh perusahaan jika terjadi pemutusan kerja,” sambungnya.

Diakhir forum itu, Supariansa menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja membatu bangsa dan tanah air untuk meningkatkan lapangan kerja.