oleh

Pulihkan Ekonomi, Ketua Kadin Tantang Kepala Daerah Identifikasi Potensi Daerahnya

Editor : Syarifah Fitriani-Ekobis-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM -Selain kesehatan, penanganan pandemi Covid-19 juga dipastikan berdampak kondisi ekonomi di setiap daerah. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah dan harus dihadapi kepala daerah yang akan bertarung di Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) serentak 2020.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum Bidang Koordinator Wilayah Timur, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Andi Rukman Nurdin Karumpa, saat menghadiri ngobrol politik, di Redaksi Harian Rakyat Sulsel, Jumat (23/10).

Menurutnya, penanganan Covid-19 tidak bisa dipisah dengan upaya pemulihan ekonomi. Condong ke salah satunya bisa berdampak buruk terhadap daerahnya.
“Pandemi covid-19 ini belum usai, sehingga salah satu persoalan yang harus dihadapi pemimpin daerah yang terpilih di Pilkada serentak 2020 ini adalah mendongkrak perekonomian dan memastikan bisa bertahan,” ungkap Andi Rukman.

Bahkan pengalamannya yang telah malang melintang di berbagai sektor usaha pun membuat Andi Rukman yang juga politisi Golkar ini mengaku, cukup merasakan dampak pandemi covid-19 yang tengah melanda hampir seluruh negara-negara di dunia.

Menurutnya, calon kepala daerah yang akan bertarung di 12 kabupaten/kota harus mampu menciptakan program yang bisa meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian daerah, sehingga perekonomian bisa kembali bangkit.

“Tidak ada yang sulit jika kepala daerahnya mau. Sulsel kan daerah agraris, maka bisa dimulai dari identifikasi hasil bumi unggulan masing-masing kemudian pasarkan ke daerah yang akan dipasok. Kita punya jagung, padi, kakao, dan hasil komoditi lainnya. Semua ada kok di Sulsel,” terangnya.

Untuk memastikan seluruh hasil bumi unggulan tersebut bisa sampai tepat waktu, lanjutnya, maka birokrasi, jarak dan waktu harus dipangkas. Dengan membangun infrastruktur jalan yang memadai maka tentu jarak tempuh bukan lagi kendala.

Dirinya pun berharap agar kepala daerah tak sepenuhnya bergantung dengan APBD, sebab pasti akan terbatas. Olehnya itu, membuka ruang bagi kehadiran investor menjadi suatu solusi sambil melibatkan Perusda.

“Yang terpenting jangan lupa libatkan sektor UMKM (industri rumahan). Banyak hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk membangkitakan sektor ini,” sambungnya.

Rukman pun mencontohkan seperti di Kabupaten Gowa dimana pemerintah daerahnya telah mengeluarkan aturan bagi ASN wajib mengenakan batik lontara pada hari tertentu.

“Pengrajin batik di Gowa pun tentu bisa menjadi pemasok untuk kebutuhan seluruh ASN tersebut,” pungkasnya.