oleh

Diduga Politisasi Bantuan PIP, Kuasa Hukum Eva Rataba Buka Suara

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Cherly-Headline, Politik-

TORAJA UTARA, BACAPESAN.COM – Terkait penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) yang merupakan program presiden RI, Joko Widodo, bertujuan untuk meningkatkan pendidikan khususnya bagi anak-anak usia sekolah agar tetap mendapatkan layanan pendidikan.

Namun penyaluran program PIP jalur aspirasi anggota DPR RI dari partai Nasdem, Eva Stevani Rataba di kabupaten Toraja Utara (Torut) dipersoalkan. Bahkan hal ini dilaporkan ke Bawaslu karena dituduh melakukan politisasi bantuan PIP.

Eva Rataba dituding dalam penyaluran program ini melakukan politisasi dengan mengkampanyekan suaminya yang merupakan calon Bupati Torut nomor urut 1, Yosia Rinto Kadang (YRK).

Olehnya itu kuasa hukum Eva Stevani Rataba, Y Jhody P, dengan didampingi tenaga ahli Dapil, Julianto Ruru Bua’ dalam konferensi pers, Sabtu 24 Oktober 2020 di ruang pertemuan partai Nasdem Torut menjelaskan bahwa apa yang ditudingkan ke kliennya tidak benar dan tidak terbukti. Bahkan laporan ke Bawaslu oleh beberapa kepala sekolah baru-baru ini telah dihentikan Bawaslu karena tidak cukup bukti.

Dijelaskan Jhody bahwa penyaluran program PIP itu berdasarkan SK kemendibud nomor 8/J5.1.2/BP/SK.5/2020 tentang pemberian program PIP Sekolah Menengah Pertama (SMP) tahap V (lima) tahun 2020 yang tertanggal 13 Juli 2020.

“Penyalurannya bertepatan dengan pilkada Torut, namun dalam pelaksanaan klien kami tidak pernah menyebutkan suaminya (red : YRK) yang merupakan calon bupati Torut,” jelasnya.

Ditambahkan Jhody, bahkan berkat perjuangan Eva Rataba sehingga Torut menerima quota sebanyak 23ribu siswa yang menerima bantuan PIP lewat jalur aspirasi. Karena bantuan PIP terdapat dua jalur yakni jalur reguler dan jalur aspirasi.

“Torut paling banyak menerima PIP jalur aspirasi dikarenakan Torut adakah lumbung suara bagi Eva pada pileg dan apa yang dilakukan tersebut adalah semata-mata sebagai ucapan terima kasih Eva Rataba kepada masyarakat Torut,” ungkapnya.

Untuk itu Jhody berharap kepada semua pihak agar lebih bijaksana dan selalu membaca regulasinya sebelum menuding orang melakukan kesalahan. Sebab apa yang dilakukan Eva Rataba itu sesuai aturan dan bukan dipolitisasi seperti yang dilaporkan tersebut.