oleh

PNI BAIN HAM Bekali 79 Nelayan Pengetahuan Hukum

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Hikmah-Edukasi-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM- Banyaknya kasus hukum yang melibatkan nelayan saat melakukan aktivitas melaut menjadi alasan Persaudaraan Nelayan Indonesia (PNI ) Badan Advokasi Investigasi Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ( BAIN HAM RI ) memberikan pembekalan hukum kepada nelayan.

Sedikitnya 79 orang nelayan ikut untuk membekali diri dengan hukum bersama PNI BAIN HAM RI di Tanjung Bayang Makassar yang dilaksanakan tanggal 1 hingga 2 November 2020.

“Selama ini masih banyak nelayan mengalami intimidasi dan pungli saat melakukan aktivitas mencari nafkah di laut. hal ini diakibatkan banyak nelayan yang belum paham hukum sehingga sangat mudah diperdaya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga nelayan perlu dibekali pengetahuan dasar hukum terkait dengan kerjanya dilaut,” ungkap Ketua Umum DPP BAIN HAM RI, Muhammad Nur.

Nur melanjutkan, Kehadiran PNI BAIN HAM RI dalam permasalahan yang sering dijumpai masyarakat nelayan ini sebagai sayap organisasi serta wadah bagi para nelayan untuk mendapat perlindungan saat mereka beraktivitas. Adanya PNI BAIN HAM RI diharapkan Nur bisa membawa masyarakat nelayan lebih sejahtera dan tenang saat melaut.

Harapan yang sama juga disampaikan ketua Umum PB PNI BAIN HAM RI Syamsuddin Olleng. Dia menjelaskan jika Pendidikan Dasar 1 yang dilakukan selama 2 hari tersebut akan mampu menambah wawasan bagi para nelayan . Sehingga para nelayan kedepannya tidak lagi nelakukan pelanggaran hukum dan adminitrasi saat melaut.

“Selama ini banyak nelayan dituding melakukan pelanggaran hukum dan adminitrasi yang berakhir terjadinya pungli, padahal pelanggaran ini terjadi karena ketidaktahuan saja,” ujar Syamsuddin

Menurut Syamsuddin pendidikan dasar 1 ini juga akan mampu memberikan kepercayaan diri kepada nelayan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. sehingga tidak ada lagi intimidasi dan pungli yang dialami oleh para nelayan.

Pendidikan dasar 1 yang berlangsung 2 hari ini selain menghadirkan para praktisi hukum sebagai narasumber, juga dari pihak pemerintah yang bersentuhan langsung dengan para nelayan,yakni dari Syahbandar dan dinas kelautan Dan Perikanan.