oleh

KPK heran Pemprov Sulsel tidak tindaklanjuti temuan BPK sejak 2017 hingga 2020

Editor : admin 1, Penulis : Ratih-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merasa heran kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) yang hingga kini tidak menindaklanjuti temuan BPK.

Sebelumnya, Tahun 2017 terdapat 994 temuan dengan 1.345 rekomendasi dan masih 12 persen belum selesai ditindaklanjuti. Lanjut tahun 2018, terdapat 1.000 temuan dengan 1.383 rekomendasi dan masih 18 persen belum selesai.

Sementara di tahun 2019, terdapat 1.311 temuan dengan 1.851 rekomendasi dan masih 36 persen belum selesai. Lanjut tahun 2020, terdapat 335 temuan dengan 450 rekomendasi dan 64 persen belum selesai.

Koordinator Wilayah 8 KPK, Kumbul Sudjadi mengaku heran atas masalah ini. Sebab, sejak tahun 2017 hingga 2020 temuan BPK tidak ada tindak lanjut. Sementara, menurutnya hal tersebut, terkait keuangan negara.

“Saya heran dari tahun 2017 sampai dengan 2020 tindak lanjutnya tidak begitu signifikan. Mau sampai kapan?,” tegas Sudjadi saat rapat evaluasi koordinasi (rakor) tindak lanjut atas temuan inspektorat dan BPK, dengan jajaran, Rabu (4/11/2020).

Sudjadi berharap masing-masing OPD maupun inspektorat tegas dalam menindaklanjuti temuan dari BPK itu. Ia juga menyebut agar OPD tidak tanggung-tanggung memberikan sanksi bagi yang melanggar.

“Saya berharap masing-masing OPD maupun inspektorat, tegas saja karena ini terkait keuangan negara. Jadi sanksi yang harus kita lakukan, diberlakukan. Tidak usah ragu lagi,” tegasnya.

Lebih lanjut, KPK mengingatkan singkatnya waktu untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan, yaitu 60 hari. Hal ini termaksud di dalam MoU antara Kemendagri, Kejagung dan Polri tahun 2018. Pasal 7 berbunyi, atas indikasi kesalahan administrasi hasil pemeriksaan investigatif dan terdapat kerugian keuangan negara atau daerah, paling lambat 60 hari sejak laporan hasil pemeriksaan diterima telah ditindaklanjuti.(*)