oleh

Sri Wahyuni Nurdin laporkan temuan keuangan yang harus diselesaikan sebanyak Rp 8,5 miliar

Editor : admin 1, Penulis : Ratih-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Dalam rangka evaluasi tindak lanjut atas temuan inspektorat dan BPK, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) dengan jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

Dalam rapat tersebut, Plt Inspektur Provinsi Sulsel, Sri Wahyuni Nurdin melaporkan progres tindak lanjut temuan APIP tahun 2017 – 2020 per November 2020.

Selain itu juga dilaporkan kondisi tindak lanjut keuangan tahun 2017 – 2020. Sri mengatakan pada tahun 2017, dari Rp 536 Juta, tersisa Rp 171 juta untuk diselesaikan. Tahun 2018, dari Rp 5,8 Miliar, tersisa Rp 4,7 Miliar. Tahun 2019, dari Rp 3,9 Miliar, tersisa Rp 1,2 Miliar. Tahun 2020, dari Rp 2,5 Miliar, tersisa Rp 2,2 Miliar untuk diselesaikan. Sehingga total keseluruhan, sebesar Rp 8,5 Miliar temuan keuangan yang akan diselesaikan.

“Total keseluruhan sebesar Rp8,5 Miliar temuan keuangan untuk diselesaikan,” ungkapnya, Rabu (4/11/2020).

Sementara itu, temuan hasil pemeriksaan Inspektorat dan BPK tahun 2017-2020 tercatat di antaranya terkait rekanan belum membayar, pemegang kas perusahaan daerah belum menyetor, bendahara belum menagih pajak, pengembalian oleh rekanan tidak lancar, rekanan belum mengembalikan, PNS belum mengembalikan, perjalanan PNS diduga fiktif, pertanggung jawaban makan minum tidak sesuai dan sebagainya.

Menanggapi hal tersebut, KPK menyarankan Pemprov Sulsel untuk menginformasikan kepada KPK kewenangan apa saja yang berpindah baik SDM maupun asetnya, agar KPK membantu koordinasi dan supervisi dengan kepala daerah.

Lebih lanjut, KPK meminta pemprov untuk segera menyusun dan melaporkan secara berkala penyelesaian rencana aksi tindak lanjut dan penegakan sanksinya, serta upaya OPD untuk mencegah temuan berulang dan menindak tegas siapapun yang terlibat.

“Kalau nanti Inspektorat sudah tidak bisa menindak lanjuti dan ditemukan unsur pidana, jangan ragu serahkan ke APH sehingga tidak ada lagi keraguan dan keterlambatan dalam penyelesaian perkara tersebut,” ujar Koordinator Wilayah 8 KPK, Kumbul Sudjadi.(*)