oleh

The Right Time, Acuan Pemprov Sulsel Pangkas Birokrasi Pemerintahan 

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — The right time menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah provinsi sulawesi selatan (sulsel), untuk memangkas birokrasi pemerintahan.

Kepala Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Selatan, Imran Jausi mengatakan dalam memangkas birokrasi pemerintahan, tidak hanya dinilai dari sisi the right man in the right place, melainkan sesuai waktu masa jabatan.

“Kita akan bergerak mencari titik stabil,” ujar Imran, Selasa (3/11/2020).

Menurut Imran, setiap pelantikan yang dilakukan oleh pemprov bertujuan untuk membentuk postur birokrasi yang ideal.

“Kalaupun ada yang cukup lama kita lantik, ada yang belum lama kita lantik itu bagian dari penyesuaian,” ungkapnya.

Mantan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sulsel itu, mengatanan proses mutasi yang dilakukan, merupakan bagian dari penyegaran organisasi untuk mencari keseimbangan yang baik.

“Ini lah aturan yang mengatakan 2-5 tahun, jadi pada 2 sampai 5 tahun itu adalah masalah dimana ideal ASN untuk melakukan sebuah pergerakan, untuk berpindah dan  mendapatkan tantangan baru agar tidak berada dalam zona nyaman terus,” ungkapnya.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melantik 175 pejabat, terdiri dari 7 pejabat eselon II, 53 eselon III, dan115 eselon IV, pada Senin 2 November 2020 kemarin.

Selain itu, pemprov sulsel juga kembali melakukan mutasi Pejabat Pimpinan Pratama (Eselon II), Pejabat Administrator (Eselon III), dan Pejabat Pengawas (Eselon IV), dan Empat kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dialihkan menjadi staf ahli.

Mereka adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Sulkaf S Latif sebagai staf ahli bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan, Andi Bakti sebagai Staf Ahli Pembangunan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Abdul Aziz jadi Staf Ahli Bidang Keuangan, dan Direktur RS Labuang Baji Mappatobba jadi Staf Ahli Bidang Pemerintahan.