oleh

Kuasa Hukum Nilai Pemecatan Ketua KPU Jeneponto Tak Berdasar

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Hikmah-Headline, Hukum-

GOWA, BACAPESAN.COM- Pemecatan ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafied dinilai Muhammad Nur selaku pengacara tidak berdasar.

Hal tersebut disampaikan Nur dalam jumpa persnya yang digelar di Kantor BAIN HAM RI jalan Hertasning Kabupaten Gowa, Kamis (05/11/2020) kemarin.

Menurutnya, pemecatan yang dilakukan oleh  Dewan Kehormatan selaku Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI tak didasari bukti yang kuat.

 

” Saya rasa ini persoalan pribadi, lagian pada saat itu pak Baharuddin memperistrikan pelapor jadi dimana letak pemerkosaannya?,” Ungkap Nur

Ia menjelaskan bahwa tudingan asusila dinilai tak sesuai yang dilayangkan DKPP RI kepada kliennya lantaran persoalan tersebut bukan masuk dalam pelanggaran kode etik pemilu tetapi masuk dalam persoalan pribadi.

” Saya tekankan sekali lagi, ini persoalan pribadi, bukan persoalan pelanggaran kode etik yang dilayangkan DKPP kepada klien kami,” tegasnya.

Pengacara handal di kota Makassar yang juga ketu BAIN HAM RI ini menambahkan bahwa akan menuntut secara hukum lewat jalur PTUN atas tudingan yang dihadapi oleh kliennya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jeneponto, Baharuddin Hafied, diberhentikan dari jabatannya setelah terbukti melanggar kode etiksebagai penyelenggara pemilu.

Pemberhentian itu diputuskan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, setelah melaksanakan sidang di Ruang Sidang DKPP RI. Dalam sidang tersebut Ketua Majelis, Alfitra Salam, memutuskan mengabulkan pengaduan dari Puspa Dewi Wijayanti.

Pemberhentian Ketua KPU Jeneponto, Baharuddin Hafid, lantaran melakukan tindakan asusila terhadap pengadu Puspa Dewi Wijayanti pada 2018 lalu. Saat mengajak pengadu untuk bertemu membahas pencalonan Puspa Wijayanti sebagai calon legislatif.

Tidak hanya itu, dalam surat itu juga Baharuddin Hafid diadukan tidak profesional dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu lantaran menjanjikan pengadu lolos saat pemilihan legislatif 2019 lalu. Dan meminta sejumlah uang saat mencalonkan diri menjadi komisioner KPU.