oleh

Belanja Daerah Pemprov Sulsel Ditarget Rp10,44 Triliun

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESN.COM — Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan terkait Belanja Daerah APBD Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Tahun Anggaran 2021, ditargetkan sebesar Rp10,44 trilyun lebih.

Eks Bupati Bantaeng itu, mengatakan 3 belanja daerah tersebut terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

“Sebagai gambaran umum, Rancangan Peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sulawesi Selatan TA.2021 dapat kami gambarkan bahwa target 3 pendapatan daerah ditetapan sebesar Rp.10,44 trilyun lebih yang bersumber dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.4,70 trilyun lebih, Pendapatan Transfer sebesar Rp.5.57 trilyun lebih dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp.168,95 milyar lebih,” ujar NA – sapaan akrabnya, Selasa (10/11/2020).

Perihal target belanja daerah, Nurdin mengatakan  Pemerintah daerah Pemprov Sulsel telah merencanakan target Belanja Operasi sebesar Rp7,13 trilyun lebih.

Pasalnya, anggaran Rp7,13 triliun lebih itu terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp3,44 trilyun lebih, Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,47 Trilyun,  Belanja Hibah sebesar Rp2,20 trilyun lebih, yang sebagian besar diperuntukkan untuk Dana Belanja Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Sosial sebesar Rp7,61 milyar rupiah.

Selanjutnya, Belanja Modal sebesar Rp931,45 Milyar lebih, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp150 Milyar serta Belanja Transfer sebesar Rp2,52 Trilyun lebih. Yang terdiri atas Bagi Hasil sebesar Rp1,61 trilyun lebih, Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp914,35 milyar lebih.

Nurdin mengatakan dalam rancangan perda APBD ini, untuk Belanja Pegawai masih tetap dialokasikan pemberian TPP kepada segenap ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

“Dari komposisi alokasi masing-masing belanja tersebut, secara khusus kami sampaikan, bahwa dalam rancangan Perda APBD ini, untuk Belanja Pegawai masih tetap dialokasikan pemberian TPP kepada segenap ASN lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Nurdin mengatakan untuk belanja barang dan jasa rata-rata dipengaruhi oleh belanja yang sifatnya diserahkan kepada masyarakat, walaupun secara substansi merupakan barang modal akan tetapi karena sifatnya akan diserahkan kepada masyarakat untuk percepatan pemulihan ekonomi, terkhusus sector pertanian maka berdasarkan Standar Penyusunan APBD ditempatkan pada pos Belanja Barang dan Jasa.