oleh

Nurdin Abdullah Sebut Perubahan Regulasi Nasional Berimbas ke RPJMD Daerah

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah mengatakan rancangan peraturan daerah  (Ranperda) tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023, secara normative didasari karena adanya perubahan regulasi secara nasional.

Regulasi tersebut, terkhusus yang paling mendasar adalah Perubahan Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, yang berimplikasi dengan terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019.

Namun, tidak bisa pungkiri bahwa secara substansi Nurdin berharap agar muatan dalam Perubahan RPJMD Provinsi sulsel, bisa lebih fokus pada program yang dapat mengakselerasi percepatan pencapaian target.

Sehingga, bisa terwujud simplikasi atau perampingan program yang akan diimplementasikan dalam rangka percepatan pencapaian indicator kinerja utama pembangunan daerah provinsi Sulsel.

“Selain itu, tekanan akibat pandemic Covid 19 semakin melengkapi argumentasi kita dalam melakukan perubahan RPJMD Tahun 2018 – 2023.

Dalam perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, telah dilakukan perubahan beberapa ketentuan/materi muatan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019, yaitu pada Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah (adanya penambahan BAB terkait arah pengembangan kawasan) dan ayat (4) dilakukan penyempurnaan ayat yang diacu,” ujar NA – sapaan akrabnya, Selasa (10/11/2020).

Eks Bupati Bantaeng itu, mengatakan selain perubahan terhadap materi atau muatan di dalam perubahan RPJMD Provinsi Sulsel Tahun 2018-2023, juga dipengaruhi dengan adanya perubahan target ekonomi makro diakibatkan gejolak ekonomi global yang diperparah dengan adanya pandemi covid-19

“Dampak Pandemi covid-19 dari sisi ekonomi berimplikasi terhadap kurang maksimalnya sektor-sektor usaha masyarakat dan dunia usaha. Pandemi covid-19 memberikan imbas negatif terhadap perekonomian Sulsel dikuartal II lalu, di beberapa sektor, seperti sektor transportasi terutama transfortasi udara, Sektor industri pengolahan, sektor perdagangan besar dan eceran,” jelasnya.

Nurdin juga mengatakan perubahan target hasil akhir pertumbuhan ekonomi daerah dalam RPJMD Provinsi sulsel pada akhir tahun 2023 dari target 7,90 – 8,30 persen berubah menjadi sekitar 6 persen lebih.

Hal tersebut, didasari pada sejumlah faktor di luar kendali pemerintah daerah dan pelaku ekonomi di Sulsel, baik secara eksternal maupun secara internal.

Hanya saja, berdasarkan rilis BPS beberapa hari lalu, pertumbuhan yang dicapai diqwartal III jika dibandingkan dengan qwartal II sudah lebih baik sebab telah mencapai pertumbuhan sebesar 8,18%, dari sebelumnya mengalami kontraksi minus 0,41% dan minus 2,91% pada qwartal I lalu.

Selain itu, dari sisi kemampuan akselerasi pertumbuhan, jika dibandingkan dengan qwartal II lalu, Sulsel mampu tumbuh lebih cepat secara nasional yakni peringkat 22 dari 34 provinsi menjadi peringkat 7 pada qwartal III,

“Artinya kita berharap bahwa untuk qwartal IV nanti bisa semakin akseleratif pertumbuhannya sehingga kembali mencapai pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia pada umumnya dan Kawasan Timur Indonesia pada khususnya,” ungkpanya.

“Kami selalu optimis karena di Sulawesi Selatan ini ada kekuatan sinergitas yang terbangun antar semua pihak terkhusus pihak eksekutif dan legislative,” lanjutnya.

Pasalnya, perubahan RPJMD jumlah program juga mengalami perubahan, yang dimana pada RPJMD awal jumlah program sebanyak 431 program, dengan adanya penyesuaian tersisa menjadi 164 program.

“Tentunya dengan jumlah program yang semakin kecil ini kita dapat lebih fokus terhadap capaian pembangunan yang akan dicapai pada tahun 2023,” jelasnya.

Lebih lanjut, Nurdin mengatakan belanja daerah pemprov sulsel akan difokuskan pada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sebagai upaya untuk mendorong pencapaian 17 target Indikator Kinerja Utama (IKU) pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2023, dimana sebelumnya terdapat 20 Indikator Kinerja Utama.