oleh

Anggaran Rp8,5 Miliar Di Sulsel Belum Terealisasi, Ini Rinciannya

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Koordinator Wilayah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Kumbul Kuswidjanto Sudjadi mengungkap rincian hasil temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan Riksa Inspektorat Daerah di Sulsel, terdapat anggaran sebesar Rp8,5 miliar yang belum terealisasi.

Rincian hasil temuan BPK dan Riksa Inspektorat Daerah itu, menunjukkan pada tahun 2017 hingga 2020 dana sebesar Rp8,5 miliar yang belum terealisasi.

Pasalnya,  dari tahun 2017 terdapat 994 temuan dengan jumlah awal Rp536 juta, tersisa Rp171 juta. Pada tahun 2018, ada 1.000 temuan dengan jumlah  Rp5,8 miliar dan sisanya Rp4,7 miliar. Sementara pada tahun 2019, terdapat 1.311 temuan dengan jumlah dana awal sebesar Rp3,9 miliar dan sisanya Rp1,2 miliar. Sementara, untuk tahun 2020 terdapat 335 temuan dengan jumlah awal Rp2,5 miliar dan sisanya Rp2,2 miliar.

“Tahun 2017 temuannya sebanyak 994 dengan jumlah awal Rp536 juta dan tersisa Rp171 juta. Tahun 2018 temuannya 1.000 dengan jumlah awal Rp5,8 miliar dan sisanya Rp4,7 miliar,” ujar Kumbul, Jum’at (13/11/2020).

Lebih lanjut, Kumbul mengimbau kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP ) Provinsi Sulsel untuk menuntaskan temuan tersebut. Ia menjelaskan faktor korupsi bisa saja terjadi disebabkan oleh beberapa aspek, seperti aspek individu, aspek organisasi, aspek masyarakat dan aspek aturan hukum.

“Jadi sebaik apapun pengawasan tapi kalau individu kita tidak pernah merasa bersyukur dan punya sifat tamak maka korupsi bisa saja terjadi,” ungkapnya.

Berdasarkan data KPK RI, tercatat pada tahun 2019 sebanyak 119 Bupati Wali Kota yang melakukan tindak pidana korupsi dan telah ditangkap, Gubernur 21 orang dan anggota DPR dan DPRD sebanyak 257 orang.