oleh

Perubahan RPJMD, Fraksi Golkar Pertanyakan Jumlah IKU

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 resmi berubah, Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Sulsel mempertanyakan prioritas di dalam revisi, dan adanya perubahan jumlah Indikator Kinerja Utama (IKU) dari 20 indikator sebelum perubahan menjadi 17 indikator.

Menanggapi hal itu, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah menjelaskan bahwa perubahan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, secara normative didasari pada adanya Perubahan arah kebijakan nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengakibatkan perubahan struktur pendapatan dan Belanja daerah.

“Termasuk turunannya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pada tataran lokal adalah disahkannya Perda No. 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang menyesuaikan tugas pokok terhadap pelaksanaan program dalam RPJMD,” ujar NA, Senin (16/11/2020)

Nurdin mengatakan pandemi covid-19 juga menjadi dasar perubahan RPJMD karena telah terjadi tekanan sosial, ekonomi, dan perubahan tatanan kehidupan baru yang berdampak pada target pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJMD pokok.

Lebih lanjut, ia mengatakan perihal adanya perubahan jumlah IKU dari 20 indikator sebelum perubahan menjadi 17 indikator, yaitu sebagai upaya untuk mempertajam prioritas pembangunan sesuai dengan Visi-Misi dalam RPJMD.

Untuk itu, perumusan program pembangunan lebih focus pada pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang lebih terukur. Disamping itu,  pada indikator sebelum perubahan terdapat beberapa indikator yang hanya merupakan bagian dari indikator lainnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan perubahan jumlah program sebelum perubahan sebanyak 431 program menjadi 164 program pada perubahan RPJMD.

“Adapun perubahan jumlah program sebelum perubahan sebanyak 431 program menjadi 164 program pada perubahan RPJMD, dapat kami jelaskan bahwa selain sebagai implikasi dari terbitnya Permendagri No. 90 Tahun 2019 pada bagian lain,” ungkapnya.

Nurdin berharap dengan rampingnya program yang terdapat di dalam RPJMD, dapat berdampak pada berkurangnya kegiatan yang tertuang dalam Renstra OPD, dan fokus pada pencapaian IKU.

“Kita berharap agar dengan semakin rampingnya program yang ada dalam RPJMD secara otomatis akan berdampak pada berkurangnya kegiatan yang akan tertuang dalam Renstra OPD, sehingga dengan program yang semakin simple ini kita dapat lebih focus pada upaya pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU),” harapnya.