oleh

Rangkap Jabatan, Sekda Takalar Dituding Labrak Aturan

Editor : Lukman Maddu, Penulis : Ady-Takalar-

TAKALAR, BACAPESAN.COM – Mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Takalar periode 2013-2018, Drs. H. Maggaukang Rowa menyoroti kebijakan Bupati Takalar Syamsari yang mengubah hasil pemilihan Ketua Yayasan Waqaf Masjid Agung Takalar.

Ia mengatakan, Bupati Takalar keliru melantik Sekda Takalar, Drs. H. Arsyad Taba sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Yayasan Waqaf Masjid Agung Takalar pada Jumat (13/11/2020) lalu.

“Apa tolak ukur seorang Bupati menunjuk dan melantik seorang Sekda sebagai Ketua Yayasan Waqaf Masjid Agung. Ini persoalan umat, jangan dikaitkan dengan politik,” katanya.

Ia menambahkan bahwa, secara etika, pejabat publik juga memang tidak seharusnya rangkap jabatan, itu juga dilarang agar bisa fokus menjalankan tugas pada jabatan publik yang diemban, demi menciptakan pemerintahan yang baik.

Rangkap jabatan bagi pejabat publik juga rawan terjadinya konflik kepentingan, itulah sebabnya dilarang. Dalam pasal 17 Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayang publik.

“Di pasal itu dilarang rangkap jabatan, artinya memang salah satu posisinya harus ditinggalkan,” kata Maggaukang Rowa saat dikonfirmasi wartawan dikediamannya, di Kelurahan Salaka, baru-baru ini.

Kendati demikian, menurutnya, meski secara regulasi norma hukum tidak ada yang mengatur secara jelas mengenai larangan Aparatur Sipil Negara (ASN) rangkap jabatan, namun secara etika dan moral dalam pemerintahan hal tersebut merupakan kemudharatan.

“Sebagai ASN yang memiliki kedudukan tertinggi, seharusnya Pak Sekda dapat memberikan contoh yang baik bagi ASN lain maupun masyarakat Takalar, karena secara etika dan moral merangkap jabatan banyak menimbulkan konflik kepentingan dan rawan terjadinya kecurangan serta penyalahgunaan wewenang,” jelasnya. (*)