oleh

ARA : Masyarakat Wajib Tahu Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Legislator DPRD Kota Makassar, Adi Rasyid Ali menggelar sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang Penyelenggaran Bantuan Hukum.

Hadir sebagai narasumber, Wakil Ketua DPRD Makassar Adi Rasyid Ali, Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kota Makassar, Hari dan Wakil Komisioner Ombusdman Kota Makassar, Muh Irwan.

Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Makassar itu, mengatakan Perda ini diinisiasi untuk bagaimana memberikan wawasan kepada para peserta mengenai adanya bantuan hukum kepada warga yang kurang mampu dan memberikan pemahaman atas persamaan hak atas kedudukan hukum dan keadilan dalam masyarakat.

“Perda bantuan hukum ini masih banyak belum tahu, padahal hal hak kita sebagai warga Kota Makassar. Pentingnya Perda ini bagaimana mengetahui pengajuan persoalan hukum, tentunya melalui prosedur. Perda ini dibuat untuk warga yang tidak mampu dengan melalui surat keterangan dari lurah,” ujar ARA, Selasa (17/11/2020).

Ketua DPC Demokrat Makassar ini, mengatakan Pentingnya Perda ini untuk mengetahui pengajuan persoalan hukum dan tentunya melalui prosedur.

“Bilamana Dinas PM-PTSP masih ada pungli silahkan dilaporkan ke Ombusdman, pemerintah kota dalam hal ini Kabag Hukum dan HAM maupun Organisasi Badan Hukum (OBH) yang terverifikasi di Kemenhukam,” lanjutnya.

“Saya yakin dengan Sosialiasi Perda ini kita bisa mengetahui mekanisme bagaimana dalam membela diri melalui bantuan hukum. Semoga ini bermanfaat bermanfaat bagi warga Kota Makassar. Janganki takut melapor. Kalau takutki ke Pemkot, langsung maki ke DPRD Kota Makassar,” sambungnya.

Wakil Ketua Ombusdman Kota Makassar, Muh Irwan mengungkapkan kehadiran Perda nomor 7 tahun 2015 ini sebagai alat bagi masyarakat untuk melakukan pembelaan bilamana terdapat terdeskriminasi hukum bagi warga yang tidak mampu.

“Kehadiran UU ini untuk memberikan jaminan kesetaraan dan persamaan keadilan terhadap masyarakat atas pemerintah. Olehnya itu, bapak dan ibu harus mengetahui betul bagaimana mekanisme dan teknis Perda ini,” ujar Irwan.

Irwan menambahkan, Perda ini dikeluarkan untuk memberi petunjuk teknis kepada Pemda bagaimana mekanisme teknisnya kepada OBH walaupun tetap harus koordinasi dengan Kemenhukam Sulsel.

“Bagaimana masyarakat mengakses? Bapak/ibu bisa langsung datang ke Pemkot bagian Hukum dan HAM, DPRD Makassar dengan membawa kartu identitas. Selain itu, dapat memberikan penjelasan secara singkat kronologi dan memberikan surat keterangan tidak mampu dari lurah,” ungkapnya.

Sementara, Kabag Hukum dan HAM Kota Makassar, Hari mengatakan seyogianya pemerintah harus melayani. Hukum tidak boleh ada lagi kesan bahwa hukum tajam ke bawah tetapi tumpul ke bawah.

“Hadirnya pemerintahan sebagai jembatan untuk melayani masyarakat, termasuk hukum. Perda ini untuk melegitimasi masyarakat agar mudah menyampaikan keluhannya ataupun laporannya,” ujar Hari.