oleh

Kejati Ikut Kawal Proyek Strategis Nasional di Sulsel

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Headline, Institusi-

MAKASSAR,BACAPESAN.COM – Kejaksan Tinggi Sulsel diminta untuk melakukan pengawalan beberapa proyek strategis nasional yang ada di Kementrian PUPR. Hal itu ditandai dengan penandatanganan MoU antara Kementrian PUPR dan Kejaksaan Agung.

Ada beberapa hal yang akan dikawal, utamanya dalam pembebasan lahan, pengadaan material hingga penyediaan alat dari kontraktor.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan jajaran dari Kementerian PUPR di Baruga Adhyaksa, Kantornya Jalan Urip Sumoharjo.

Dalam pertempuran itu Firdaus mengatakan, pihak PUPR telah meminta pengawalan dilakukan oleh Kejaksaan. Dan secara resmi telah disepakati melalui penandatanganan MoU sore tadi.

“Tadi semua pihak PUPR sudah berkumpul, terutama para Kepala Balai di Wilayah Sulsel. Kita diminta mengawal proyek proyek strategis nasional. Itu untuk menghindari kerawanan-kerawanan yang dapat timbul dalam proses pengerjaan proyek, misalnya pembebasan lahan, pengadaan material, penyedian alat oleh kontraktor,” Ujarnya.

Menurutnya pada banyak kasus yang ditemui selama ini, memang banyak kontraktor dilapangan yang didalam tender menyertakan alatnya yang sesuai, tapi belakangan setelah dilapangan ternyata tidak ada.

Selain itu, masalah ketepatan waktu juga menjadi hal yang patut dipantau, agar proyek tersebut terpenuhi secara kualitatif.

“Pada intinya pengawalan ini agar proyek strategis nasional di Sulsel bisa berkualitas, tepat mutu, tepat guna dan tepat sasaran,” pungkasnya.

Diketahui pengawalan ini juga diketahui dan dilaporkan secara langsung pada Kejagung melalui video converence. Kementerian PUPR juga diketahui telah menyampaikan hal tersebut pada Kejaksaan Agung, koordinasi serta kesepakatan sudah dicapai kedua instansi tersebut.