oleh

Perubahan Status Perumda Pasar Ditarget Rampung Desember 

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Guna meningkatkan realisasi Prolegda, Panitia khusus (pansus) DPRD Kota Makassar, akan mengebut Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Status perusahaan umum daerah (Perumda).

Pasalnya, hingga November realisasi prolegda dewan hanya rampung tiga perda. Sementara, dua lainnya Ranperda Perubahan Status Perumda Pasar dan Parkir masih dalam tahap pembahasan.

Diketahui, saat ini Ranperda Parkir dalam tahap finalisasi pembahasan, sementara Ranperda pasar baru memulai, penyelesaian dipastikan akan dikebut hingga Desember ini.

Ketua Pansus Ranperda Perubahan bentuk Perusda menjadi Perumda Pasar Makassar Raya, Kasrudi menargetkan akhir Desemper pembahasan Ranperda Perubahan Status Perumda Pasar dan Parkir dirampungkan.

“Target penyelesaiannya, kami maksimalkan sampai desember karena kami menyadari bahwa perda yang udas jadi di dprd kota makassar itu, masih minim. Jadi kami usahakan ini perda pasar supaya bisa maksimal. Sampai akhir desember,” ujar Kasrudi, Senin (23/11/2020).

Kasrudi mengungkapkan total jumlah pasal yang akan diselesaikan yaitu sebanyak 150 pasal. Ia mengatakan inti dari pembahasan pasal-pasal itu, diutamakan pelayanan ke masyarakat dan PAD tetap maksimal.

“Ini kita baru mau masuk pembahasan pasal per pasal ini baru kita mau mulai, jumlahnya itu 150 pasal. Intinya itu diutamakan pelayanan ke masyarakat. PAD tetap kita maksimalkan juga tetapi inti dari itu semua pelayanan masyarakat di uramakan,” ucap Kasrudi.

Lebih lanjut, Kasrudi mengatakan sejumlah regulasi juga akan diatur, seperti penetapan area parkir pasar sebagai wilayah kerja. Namun, menurutnya hal ini kerap berisinggungan dengan instansi lain seperti PD Parkir dan Bapenda.

“Nah itu juga masuk dalam permasalahan khusus. Jadi nanti kami akan tentukan zona wilayah pasar. Jadi dimana masuk wilayah pasar, parkir tidak bisa masuk kesitu. Karena mengutamakan pendapatan, sementara pelayanan masyarakat diutamakan juga. Retribusi, terus bagaimana pemataan. Setelah berubahnya jadi perumda,” ungkapnya.

Legislator Gerindra itu mengatakan hal tersebut dilakukan,  untuk memaksimalkan retribusi dan pelayanan pada areal pasar. Dengan dikelola oleh satu instansi prospek ke depannya akan lebih jelas.

Perihal sistem belanja online, Kasrudi mengatakan pihaknya juga akan membahas mengenai sistem balanja daring yang trennya terus didorong oleh pemerintah kota, namun, belum ada regulasi khusus yang mengatur hal ini sehingga perlu dibenahi.

“Kami coba nanti lihat pasal-pasalnya dimana cocok. Tapi nanti kami coba lihat nanti dimana bagusnya masuk sistem belanja online,” ungkapnya.