oleh

Komisi VIII Ungkap Temuan Pelanggaran Administrasi Dana Haji

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Headline, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Awasi dana pengelolaan haji, Anggota Komisi VIII DPR RI, Samsu Niang mengungkapkan pihaknya terus melakukan pengawasan dalam pengelolaan keuangan haji pertriwulan sekali.

Samsu membeberkan, keseriusan dalam pengelolaan uang haji, dapat dilihat dalam rutinnya menggelar rapat kerja bersama badan pengawas dan badan pengelolah terkait sejauh mana pelaksanaan dan penempatan dana haji tersebut.

“Saya kira kita DPR RI dalam pengawasan haji ini terkait dengan badan pengelola haji cukup serius dan cukup jeli setiap saat itu kita panggil badan pengelola dan badan pengawas sejauh mana pelaksanaan keuangan yang diterima oleh masyarakat itu sendiri,” ujar Samsu, Selasa (24/11/2020).

Samsu mengungkapkan, dari pengawalannya ditemukan beberapa temuan pelanggaran yang bersifat administratif. Temuan tersebut, berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dipresentasikan dan didiskusikan dalam rapat kerja yang digelar per triwulan tersebut.

“Yang begituan audit independen, DPR tidak masuk dalam teknik seperti itu, makanya DPR yang punya legitimasi BPK dan hasil BPK itu yang kita tindaklanjuti dan dibahas peritem dan ada sih tapi sedikit hanya keselahan temuan administrasikatanya, ungkapnya.

Hanya saja, Samsu mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan sesuai standar yang berlaku.

Lebih lanjut, Samsu berharap sosialisasi ke masyarakat bisa semakin luas, sehingga masyarakat paham akan uang simpanan ke bank syariah dan dikelolah oleh BPKH.

“Sosialisasi kepada masyarakat bisa semakin luas dan semakin paham bahwa uang disimpan ke bank syariah itu sekarang yang diperoleh oleh satu badan pengelola namanya BPKH yang selama ini masyarakat tidak tau dengan desiminasi ini syaa kira masyarakat bisa lebih paham tentang dana perhajian,” jelasnya.