oleh

Listrik Redup, Markup Diendus

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Headline, Korupsi-

MAKASSAR,BACAPESAN.COM – Cita – cita Jokowi untuk menerangi pulau terpencil lewat pembangkit listrik tenaga surya cukup mulia. sayangnya, hal itu tercederai dengan adanya dugaan korupsi dalam pelaksanannya. Salah satunya, yakni pembangkit listrik yang ada di Pulau Balang Datu Kabupaten Takalar.

Tahun 2015 yang lalu Kabupaten Takalar memperoleh bantuan pembangkit listrik tenaga surya dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Tak hanya sekali, pada tahun 2016 dan 2017 mereka kembali mendapatkan bantuan listrik yang ditujukan untu daerah  terisolir tersebut.

Menurut Penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan, awalnya proyek ini bermula dari usulan pemerintah Kabupaten Takalar yang kemudian dibantu oleh salah satu anggota DPR RI untuk dikomunikasikan, ” nah oleh Pak Mentri kan disetujui dan cairlah proyek tersebut,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, Firdaus Dewilmar.

Kata Ia, dalam kasus ini pihaknya kemudian melakukan pemeriksaan kepada Dirjen Ketenaga listrikan untuk mencari dan menggali bukti bukti sekaitan dengan kasus ini, ” dia udah diperiksa, kemarin dia diperiksa disini,” ujarnya.

Selain melakukan pemeriksaan kepada Dirjen Kementrian, pihak Kejaksaan juga telah memanggil Bupati Takalar, Syamsari kita untuk diperiksa, ” kesemuannya diperiksa berkaitan dengan kasus ini,” ujarnya

Kata Firdaus Rencananya, pihaknya juga akan kembali melakukan pendalaman kepada mantan Bupati Takalar dan Kepala Dinas SDM  Provinsi untuk memperkuat bukti bukti berkaitan dengan kasus ini, ” Karena ini kan usulan pemerintah Kabupaten Takalar, tentunya terkait dengan perencanaan pasti diketahui oleh Bupati, kemarin kan Bupatinya sudah diperiksa, nah nanti kita akan lakukan pendalaman juga kepada Bupati sebelumnya dan Kepala Dinas (SDM) Pemprov,” ujarnya

Dalam kasus ini kata Firdaus pihaknya telah menetapkan dua orang tersangka yakni dari pihak pejabat pembuat komitmen dan direktur PT Inti.

Meski demikian kata Firdaus dalam kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka tersangka lainnya tergantung dari hasil pendalaman yang dilakukan,” nanti kita liat,” ujarnya

Diketahui kasus ini disidik oleh pihak Kejaksaan Tinggi Sulsel setelah menerima adanya laporan dari masyarakat perihal proyek PLTS Takalar ini.

Dimana pada saat itu masyarakat yang sedang terdampak Covid 19 mengeluh karena didaerah mereka tak lagi menikmati listrik untuk keperluan sekolah online dan kebutuhan lainya meskipun ada pembangkit dari kementrian ASDM.

Setelah dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan pihak Kejaksaan menemukan  kalau proyek PLTS itu dikerjakan serampangan hingga merugikan negara dan masyarakat yang berada di pulau tersebut.

Kata Firdaus  proyek PLTS yang dikerjakan serampangan ini diantaranya yakni proyek PLTS yang ada di Balang Datu Kabupaten Takalar pada tahun 2016, ” dimana kami menemukan dugaan mark up nya cukup kuat sekali,” ujarnya

Kata Firdaus pembangkit listrik itu hanya dinikmati oleh beberapa bulan saja oleh masyarakat.