oleh

Kejaksaan Inisiaisi Penerapan Keadilan Restoratif

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Hukum-

MAKASSAR,BACAPESAN.COM- Kejaksaan Agung membuat gebrakan baru dengan menginisiasi penyelesaian hukum lewat keadilan restoratif.

Kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana keadilan restoratif ini digagas untuk memberikan rasa keadilan kepada masyarakat kecil, ” karena orang miskin cenderung menjadi korban ketidak adilan,” katanya

Kata Fadil, sehingga lewat pertimbangan tersebut, Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan surat edaran agar setiap pidana ringan semaksimal mungkin diselesaikan lewat keadilan restoratif ini, ” kan kasian misalnya orang yang hanya mencuri kakao 2 biji untuk bertahan hidup misalnya lalu kita adili dipengadilan, ini yang harus diliat, tidak boleh lagi ada hal hal seperti itu,” katanya

Fadil kemudian menjelaskan kewenangan penyelesain kasus pidana ringan ini berkesesuain dengan tugas dan fungsi wewenang jaksa sebagai domunus litis, ” dimana Jaksalah yang menilai apakah kasus tersebut dapat dilimpahkan atau tidak,” ujarnya dalam acara Forum Koordinasi Penyamaan Persepsi Aparat Penegak Hukum Penegakan Hukum Pidana Dalam perspektif Keadilan Restoratif yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar, Kamis (26/11).

Sementara itu penerapan restoratif justice untuk pemenuhan keadilan masyarakat ini menjadi atensi serius Menkopolhukam, Mahfud MD

Mantan Ketua MK itu secara langsung memberikan arahan pada Kapolda Sulsel, Kajati Sulsel serta para Kapolres dan Kajari yang hadir dalam forum penyamaan persepsi yang diinisiasi oleh Deputi Bidang Hukum dan HAM Kemenpolhukam, Sugeng Purnomo agar memahami betul bagaimana keadilan restoratif itu diterapkan

Kata Mahfud selama ini penegak hukum termasuk polisi dan jaksa dianggap mendapatkan citra buruk di masyarakat.

“Karena yang muncul sekarang ini di masyarakat adalah Penegak hukum malah menjalankan koruptif Justice, manipulatif Justice. Itu karena memang penegak hukum menghukum orang sesuai selera, atau membebaskan sesuai seleranya. Ini yang masalah yang kita hadapi,”tegasnya

Perihal itu, Mahfud mengaku dalam integrated Justice sistem kedepannya para penegak hukum sangat penting untuk memahami restoratif justice. Dimana penerapannya diharapkan untuk mewujudkan kedamaian serta harmoni dalam kehidupan masyarakat.

” Jadi bukan untuk menghukum saja. Penjatuhan hukuman baru akan dilakukan jika memang dipandang sudah harus dihukum,” pungkasnya.

Sementara itu perwakilan dari Bareskrim Polri A Pitra Ratulangi mengatakan dikepolisian sendiri telah lama menerapkan keadilan restoratif ini.

Kata Ia Dalam menerapkannya pihaknya menggunakan dua patokan yakni syarat materil dan formil. Dimana diantaranya yakni tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tingkat kesalahan pelaku, pelaku bukan residivis dan tidak dalam kasus yang menelan korban jiwa.

Sementara itu Guru Besar Unhas Prof Musakir sangat mengapresiasi kejaksaan untuk menerapkan keadilan restoratif ini. Menurutnya perspektif ini merupakan sebuah cita cita yang ia dambakan, ” dimana kepada mahasiswa saya, saya selalu berikan pandangan ini kepada mereka,” katanya

Kata Prof Musakir Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategim penanganan perkara pidana, yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini, ” meski demikian perlu ada batasan batasan pidana mana saja yang diselesaikan lewat keadilan restoratif ini,” tutupnya

Diketahui keadilan restoratif adalah pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan diversi, yaitu penyelesaian perkara pidana dengan cara musyawarah dengan melibatkan korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.