oleh

Dasar Hukum Iuran Sampah Lemah, Regulasi Retribusi Sampah Akan Dibenah

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar, akan membenah regulasi retribusi sampah.

Hal tersebut, dikatakan Anggota Komisi B Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo menilai. Ia menganggap dasar hukum pemungutan iuran sampah saat ini, masih sangat lemah. Sehingga, regulasi retribusi sampah kecamatan akan dibenahi melalui revisi peraturan daerah (Perda) no 11 tahun 2011 tentang Retribusi Sampah.

“Terlebih hal ini telah menjadi rekomendasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dimana keduanya dianggap tak sinkron. Saya dari Komisi dan dari Banggar telah merekomendasikan untuk revisi perda no 11 tahun 2011, karena yang digunakan kecamatan itu perwali,” ujar Hasanuddin, Selasa (15/12/2020)

Ia menganggap saat ini, Kecamatan hanya fokus pada peraturan wali kota (Perwali) apabila mengambil pungutan iuran sampah. Sehingga, Perda tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan lagi. Hasanuddin berujar, ranperda tersebut telah diinput bersama 26 program legislasi daerah (prolegda) 2021.

Lebih lanjut Hasanuddin, mengatakan dengan mengacu pada rekomendasi dari BPKP maka perwali dipandang tidak kuat, sehingga Perda nomor 1 tahun 2011 perlu direvisi.

Pasalnya, beberapa regulasi akan dimasukkan sebagai tambahan. Diantaranya nominal iuran, dimana tidak adanya ketetapan iuran lewat perwali membuat retribusi tiap kecamatan berbeda sehingga perlu disatukan.

“Selain itu retribusi kecamatan juga nantinya tak lagi dibebankan kepada kecamatan melainkan akan kembali ke Dinas Lingkungan hidup, sehingga kecamatan dapat fokus untuk melakukan pengangkutan saja. Jadi kecamatan hanya bertugas mengangkut sampah yang ada di wilayahnya, dengan wilayah-wilayah yang masuk lorong, jalan raya. Sementara pungutannya dilakukan dinas lingkungan hidup sehingga efektifitas pungutan lebih terukur,” ungkapnya.

Dengan begitu, Hasanuddin mengatakan selama penggodokan berlangsung, maka kecamatan diminta untuk tetap melakukan pungutan berdasarkan Perwali. Sehingga pemasukan PAD tetap jalan. Ranperda inisiasi DPRD ini ditargetkan rampung April hingga Mei 2021.