oleh

Penolakan Pasien Berujung Kematian, Pengamat Sebut Rumah Sakit Langgar HAM

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Berita, Headline-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pengamat kebijakan publik Universitas Hasanuddin Makassar (Unhas), Adnan Nasution menegaskan penolakan terhadap salah seorang ibu hamil asal bulukumba yang berujung kematian, melanggar HAM.

Adnan msmengatakan penolakan tersebut, tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk pertimbangan soal hasil tidak adanya hasil tes kesehatan Covid-19.

“Tidak ada satupun alasan bahwa dia tidak bisa diterima di rumah sakit, ini orang mau melahirkan dan melahirkan suatu kebutuhan. Saya pikir kalau ini sengaja dilakukan oleh pihak rumah sakit maka ini adalah pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) karena itu adalah hak asasi pokok, hak asasi dasar seseorang,” tegas Adnan, Senin (14/12/2020).

Diketahui penolakan tersebut, dilakukan dengan berbagai alasan, seperti tidak memiliki hasil pemeriksaan tes Covid-19, sampai ruang ICU dinyatakan sudah penuh.

Menurut Adnan, berbagai cara bisa dilakukan agar tidak berbuntut menghilangkan dua nyawa, seperti jika tak memiliki hasil pemeriksaan tes kesehatan Covid-19, bisa di tes setelah mendapat penanganan dari rumah sakit.

“Apalagi alasan ICU terbatas, itukan bisa dicarikan solusi karena kalau orang mau melahirkan tidak ada kata menunggu karena ini mendesak. Saya pikir ada solusinya yang lain apakah dengan memanggilkan dokter lain atau carikan tempat lain. Di mobil saja biasanya dilakukan penanganan alternatif apalagi kalau sudah tiba di rumah sakit,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Adnan menyarankan kepada ibu hamil, agar dijadikan prioritas dan perlu mendapatkan pelayanan ekstra, seperti menyediakan rumah sakit yang terpisah dengan pasien-pasien lainnya.

“Kalau pun memang mereka (ibu hamil) ini takut berbaur dengan pasien lain, sebaiknya dibuatkan rumah sakit khusus,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Kemenkumham Wilayah Sulsel, Harun Sulianto mengaku belum bisa menilai perihal penolakan terhadap salah seorang ibu hamil asal bulukumba yang berujung kematian itu.

Hanya saja, ia mengatakan hal tersebut menjadi PR terhadap pelayanan publik yang berperan aktif dalam HAM seperti yang dialami warga asal Bulukumba itu.

“Saya nda bisa menilai itu. Kita berharap kabupaten kota yang menderita ini, menjadi PR terhadap pelayanan publik yang berperan aktif HAM termasuk keluhan-keluhan seperti ibu hamil itu,” ungkapnya.