oleh

THM Hotel Buka Celah Pengemplangan Pajak

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Sugi Hartono-Hukum-

MAKASSAR,BACAPESAN.COM- Belum detailnya pasal terkait fasilitas hotel yang termasuk dalam objek pajak hotel membuka celah dan peluang pengemplangan pajak. Khususnya bagi hotel yang mempunyai kegiatan hiburan.

Pemerintah Kota Makassar telah menetapkan peraturan penarikan pajak. Dalam perda no 3 tahun 2010 disebutkan untuk hotel dikenakan pajak sebesar 10 Persen dan untuk pajak hiburan dikenakan tarif pajak hiburan sebanyak 50 Persen.

Lalu bagaimana dengan hotel yang juga membuka kegiatan hiburan? Bagaimana mekanisme penarikan pajaknya? Apakah juga hotel tersebut ikut dikenakan tarif pajak hiburan?

Sampai berita ini ditulis, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, Irwan Adnan belum membalas ataupun mengonfirmasi perihal mekanisme penarikan pajak untuk hotel yang juga ikut menyelenggarakan kegiatan hiburan.

Hanya saja pada 2018 lalu, Badan Pemeriksa Keuangan sempat mempermasalahkan hal ini. Pada saat itu mereka sedang melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan pendapatan daerah tahun 2017 – Sampai September 2018.

Dimana berdasarkan hasil pengamatan observasi ditiga hotel, BPK menemukan bila terdapat fasilitas hotel yang dibuka untuk pengunjung non tamu hotel dan identik dengan tempat hiburan namun tidak ditetapkan sebagai wajib pajak hiburan. Ketiga hotel tersebut yakni hotel clr, hotel ML dan Hotel SL.

Dihotel Clr misalnya pemeriksa menemukan Fasilitas Hotel seperti  Lqd,rdttrs, dan VB yang identik dengan tempat hiburan dan dibuka untuk pengunjung non tamu hotel.

Selain di hotel itu BPK Juga menemukan fasilitas serupa di Hotel ML,  dimana pada lantai 18 ada Fasilitas The scty yang merupakan penyelenggara Pub atau Bar yang seharusnya menurut BPK masuk dalam objek pajak hiburan dan harus dikenakan pajak 35 persen.

Sementara Dihotel SL terdapat GL dilantai 20 yang juga merupakan penyelenggara Pub atau Bar yang merupakan objek pajak hiburan sebasar 35 persen dari hasil pendapatan.

Namun yang tercatat di Bapenda Kota Makassar, ketiga hotel tersebut hanya membayar pajak hotel sebesar 10 persen dengan alasan kalau tempat tersebut merupakan fasilitas hotel yang tak mesti dikenai pajak hiburan.

Padahal Menurut BPK seharusnya, Fasilitas hotel tersebut tak semesitanya bergabung dengan pajak hotel, melainkan dipisahkan dan ditetapkan sebagai objek pajak hiburan.

Akibat perbedaan pendapat ini, menurut BPK daerah tidak memaksimalkan pendapatannya dan mengalami kekurangan penerimaan pajak kurang lebih Rp7 Miliar.

Hitungan BPK ini bisa jadi akan bertambah apabila mereka melakukan observasi diseluruh hotel bintang, 3 4 dan 5 di Kota Makassar, pasalnya selain membuka tempat inap, beberapa hotel itu juga membuka tempat hiburan yang diperuntukan non tamu hotel.

Sementara itu Pegiat anti Korupsi meminta kepada pemerintah Kota Makassar untuk mendetailkan aturan mengenai pemisahan pajak hotel dan tempat hiburan yang searea dengan hotel, ” supaya pengelola tidak lagi berdalih kalau tempat hiburan tersebut merupakan fasilitas hotel,” ujar Direktur Lembaga Anti Korupsi, Ansar

Kata Ansar, Kalau payung hukumnya sudah jelas dan rinci, tidak adalagi alasan baik itu Bapenda maupun pengelola, tidak memasukan fasilitas hotel tersebut  sebagai objek pajak.