oleh

Layanan Kemenkuham Akan Hadir di Pinrang

Editor : Syarifah Fitriani, Penulis : Ratih-Hukum-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Guna meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Pinrang dalam waktu dekat ini akan meningkatkan Kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi Mall Pelayanan Publik (MPP).

Rencana tersebut, diakui oleh Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Sulawesi Selatan, Dodi Karnida. Ia mengatakan atas nama Kakanwil telah melakukan Penandatanganan Komitmen guna bergabung Mall Pelayanan Publik bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pinrang, Andi Mirani.

Sebagaimana diatur dalam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 23 /2017 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.

Pasalnya, selain layanan dari kantor dinas setempat, di dalamnya akan bergabung juga layanan dari instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, perpajakan, perbankan dan termasuk dari Kanwil Kemenkumham.

“Pelayanan Kanwil Kemenkumham yang diharapkan untuk bergabung dalam MPP ini adalah pelayanan bagi masyarakat tentang keimigrasian dan kekayaan intelektual yang meliputi desain industri, merek, paten, indikasi geografis dan hak cipta,” ujar Dodi, Senin (21/12/2020).

Lebih lanjut, Dodi mengatakan dengan adanya MPP ini, akan memberikan gairah baru bagi masyarakat khususnya yang bergulat dalam usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Manfaat jasa layanan kekayaan intelektual yang disediakan tadi pasti akan sangat memberikan kenyamanan dan gairah berusaha bagi masyarakat khususnya mereka yang bergelut dalam UMKM apalagi dalam masa pandemi seperti sekarang ini,” ungkapnya.

Perihal layanan keimigrasian, Dodi menyatakan bahwa dirinya bersama Kantor Imigrasi Parepare pernah melalukan pelayanan paspor di Kabupaten Pinrang.

“Pada tanggal 23 Juli 2020 dan mendapat apresiasi dari Bupati dan Pejabat Kabupaten Pinrang karena lima puluh dua orang masyarakatnya tidak harus datang ke Kantor Imigrasi Parepare,” ungkapnya.

Dodi mengatakan Ke depannya bisa saja pelayanan keimigrasian akan ditempatkan di MPP.

“Dimaksud sebagaimana halnya Kanim Parepare yang sudah diberikan tempat di MPP Kabupaten Barru dan Kanim Makassar di MPP Kabupaten Bantaeng walaupun pada masa sekarang ini masih terkendala Covid-19,” ungkapnya