oleh

Abaikan Edaran Mendagri, Pj Wali Kota Makassar Kekeh Buka Lelang Jabatan

Editor : Armansyah-Berita, Headline, Metro, Pemerintahan-

 

MAKSSAR, BACAPESAN.COM – Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin kekeh membuka lelang jabatan untuk eselon II. Meski, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang dengan menerbitkan surat edaran.

Dimana, Surat Edaran Nomor: 820/6923/SJ yang dikeluarkan Mendagri Tito Karnavian tertanggal 23 Desember 2020, disebutkan bahwa pemerintah daerah pemerintah provinsi, kabupaten/kota yang menyelenggarakan pilkada serentak 2020, dilarang melakukan penggantian pejabat sampai dilantiknya kepala daerah terpilih.

“Lelang (jabatan) jadi, bedakan pergantian dan pengisian. Pergantian disini, ada orang kita ganti nah itu yang dilarang,” dalih Prof Rudy Djamaluddin, Selasa (29/12).

Pengisian jabatan ini, Prof Rudy mengibaratkan sebuah pesawat, butuh personel lengkap untuk bisa mengoperasikan. Sehingga, pengisian ini merupakan hal penting untuk dilakukan.

“Sepanjang ada izin dan surat dari pusat maka kita isi dan itu penting,” tandasnya.

Ditanya soal pelantikan pejabat dilakukan menunggu Wali Kota terpilih, kata Prof Rudy, pelayanan tidak boleh ada istilah tunggu menunggu. Sebab, pelayanan itu hal utama dan pemerintahan itu memiliki fungsi melayani.

“Kita ingin memaksimalkan pelayanan dengan mengisi yang kosong sepanjang diizinkan regulasi,” paparnya.

Diketahui, saat ini jabatan lowong untuk posisi kepala dinas dan kepala badan sebanyak ada 12 jabatan. Masing-masing, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar).

Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Tata Ruang dan Bangunan (DTRB), Dinas Kearsipan, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Pendidikan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2), Dinas Kebudayaan, Sekretaris Dewan dan Dinas Kesehatan.