oleh

LPSK Serahkan Kompensasi Ke 10 Korban Tindak Pidana Terorisme Masa Lalu

Editor : Armansyah, Penulis : Hikmah-Berita, Metro-
MAKASSAR, BACAPESAPESAN.COM – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan kompensasi ke 10 korban asal Sulsel terkait tindak pidana terorisme masa lalu yang terjadi sejak tahun 2002.
Kompensasi tersebut diserahkan langsung oleh Wakil Ketua LPSK, Maneger Nasution dan Livia Iskandar disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah, Kapolda dan Kajati Sulsel di Hotel The Rinra, Makassar, Jum’at (22/1).
Total nilai ganti kerugian yang dikeluarkan oleh negara untuk 10 korban terorisme tersebut mencapai Rp2,015 miliar. Besaran nilai kompensasi yang diterima oleh korban  telah mengikuti skema satuan biaya yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.
Rinciannya, Rp250.000.000, untuk korban meninggal dunia, Rp210.000.000 untuk korban dengan kondisi luka berat, Rp115.000.000 untuk korban luka sedang dan Rp75.000.000 untuk korban luka ringan.
Untuk korban terorisme di Sulsel yang menerima kompensasi  terdiri dari 6 orang korban meninggal dunia, 1 orang mengalami luka berat, 2 orang luka sedang dan 1 orang mengalami luka ringan. Untuk korban meninggal dunia, kompensasi diserahkan kepada ahli warisnya.
Adapun peristiwa terorisme yang mereka alami adalah Bom McDonalds Makassar (2002), Bom Cafe Bukti Sampodo Palopo (2004), Bom Polsek Bontoala (2018) dan beberapa perisitwa penyerangan dan penembakan yang menyasar anggota kepolisian. Ada satu peristiwa terorisme yang terjadi di Solo, Jawa Tengah, namun korbannya berdomisili di Kabupaten Pinrang.
Wakil Ketua LPSK Maneger Nasution mengatakan, penyerahan kompensasi merupakan wujud implementasi UU No 5 Tahun 2018. Sejak UU itu terbit, jalan pemulihan bagi korban terorisme lebih mudah karena negara secara benderang telah menyatakan bahwa seluruh korban terorisme merupakan tanggung jawab pemerintah.
“UU No 5 Tahun 2018 merupakan regulasi yang sangat progresif dan menunjukan keberpihakan terhadap korban terorisme. Salah satu hal istimewa dari Undang-Undang ini adalah munculnya terobosan hukum yang membuka kesempatan bagi korban terorisme masa lalu untuk mendapatkan kompensasi tanpa melalui jalur pengadilan,” ujar Nasution.
Nasution melanjutkan, kesepuluh korban yang mendapatkan kompensasi pada kesempatan kali ini merupakan bagian dari 215 korban terorisme masa lalu yang telah berhasil teridentifikasi dan diinventarisasi.
“LPSK telah berhasil menetapkan sebanyak 215 Korban terorisme, baik yang berstatus sebagai korban langsung maupun korban tindak langsung (ahli Waris dari korban yang meninggal dunia),” bebernya.
“Sejumlah korban tersebut berasal dari 40 peristiwa terorisme di masa lalu, besaran nilai kompensasi yang akan dibayarkan mencapai Rp 39.205.000.000,” lanjutnya.
Sementara, Wakil Ketua Livia Iskandar mengatakan nilai kompensasi yang diterima tentu belum sebanding dengan penderitaan korban yang telah menanti selama belasan tahun.
“Namun, kehadiran negara saat ini diharapkan menjadi suntikan semangat baru bagi korban untuk melanjutkan hidup di masa yang akan datang” ujar Livia.
Livia berharap kompensasi yang diterima oleh para korban, dapat dimanfaatkan secara bijaksana serta dapat digunakan oleh para korban untuk memulihkan kondisi sosial ekonomi korban.
“LPSK berharap agar pemerintah daerah untuk membantu pendampingan kewirausahaan untuk para penyintas tindak pidana yang telah mendapat hak kompensasinya,” pungkas Livia.