oleh

Pemeriksaan LKPD, Bupati Instruksikan OPD  Siapkan Data Buat BPK

Editor : Armansyah, Penulis : Qurniawan-Berita, Daerah, Enrekang-

ENREKANG, BACAPESAN.COM – Pemkab Enrekang bersama delapan daerah lain mengikuti entri meeting pemeriksaan interim atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2020.

Acara diikuti secara daring, di kompleks Kawasan Industri Maiwa (KIWA), Rabu (27/1). Turut hadir, Bupati Enrekang Muslimin Bando, Wakil Bupati Asman, Kepala Inspektorat Haidar, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Nurjannah, dan pejabat OPD lainnya.

Bupati Enrekang, Muslimin Bando mengatakan kegiatan tersebut adalah rutinitas tahunan namun sangat penting, sebab pertanggungjawaban pemerintah sebagai penggunaan anggaran. Sebelumnya, Pemkab Enrekang telah menyerahkan LKPD TA 2020 sesuai jadwal dan telah melalui tahapan pemeriksaan pendahuluan.

“Jadi saya minta seluruh OPD sudah kita minta menyiapkan file, bukti pertanggungjawaban dan semua yang dibutuhkan dalam audit ini. Baik via daring maupun saat field audit. Ini agar laporan keuangan kita benar-benar clear, transparan dan akuntabel,” tegas Muslimin Bando.

Kepala BPKD Enrekang, Nurjannah menyatakan siap menuntaskan pemeriksaan LKPD ini. Mulai dari penganggaran, belanja pegawai, pengadaan barang jasa, persediaan, belanja modal.

Pengelolaan aset, kas, hibah dan bansos, bantuan tak terduga, pengelolaan pendapatan, piutang, investasi, termasuk refocusing.

“BPK ingin melihat gambaran umum hingga detail pengelolaan keuangan kita,” ujar Nurjannah.

Penanggungjawab Tim Pemeriksa Interim BPK, Wahyu Priyono mengatakan pemeriksaan akan dilaksanakan dengan 2 tahapan. Pemeriksaan Interim dan Pemeriksaan Terinci.

“Kita juga akan melihat apakah OPD telah menyelesaikan permasalahan-permasalahan pada LHP sebelumnya, yang berdampak pada predikat yang diperoleh,” jelas Wahyu.

Dia dan timnya juga dijadwalkan datang dan wawancara langsung dengan aparatur terkait. Serta jika diperlukan meminta data tambahan.

Pemeriksaan ini akan berlangsung selama 20 hari. Mulai 27 Januari hingga tanggal 6 Maret 202. Selain Pemkab Enrekang, pemeriksaan juga diikuti Pemkab Barru, Sidrap, Pangkep, Torut, Maros, Tator, Pinrang dan Kota Parepare.