oleh

Pemprov Sulsel Bakal Rasionalisasi Gaji Tenaga Kontrak

Armansyah and Ratih-Berita, Headline-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) bakal merasionalisasi gaji tenaga kontrak. Penghasilan mereka dinilai terlalu tinggi sehingga dianggap membebani APBD.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Imran Jausi mengatakan selama ini gaji yang diterima tenaga kontrak di masing-masing OPD bervasiatif. Nilainya Rp2,5 juta hingga Rp3 juta. Karena itu, Pemprov Sulsel berencana akan melakukan rasionalisasi.

“Untuk sementara rasionalisasi itu tidak dari segi jumlahnya mereka (tenaga kontrak), tapi dari segi penghasilan. yang kita mau rapikan. Karena selama ini penghasilan mereka sangat variatif, ada yang sampai Rp3 jutaan, Rp2,7 juta, dan Rp2,5 juta,” kata Imran Jausi, kepada BACAPESAN.COM.

Olehnya itu, Imran bakal mengstandarkan penghasilan tenaga kontrak di masing-masing OPD. Nilainya mulai Rp1,5 juta hingga Rp2 juta. Sehingga biaya yang dikeluarkan Pemprov Sulsel untuk menggaji tenaga kontrak bisa dikurangi.

“Jadi kita mau standarkan sehingga kita sudah punya patokan mengkaji yaitu  2 juta dan 1,5 juta,” jelas dia.

Setiap tahun Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran Rp400 miliar untuk menggaji 16.700 tenaga kontrak. Namun Imran mengatakan, tahun ini hanya Rp250 miliar yang akan digunakan. Sisanya Rp150 miliar dialihkan untuk pembangunan.

“Kita sudah kunci, karena kebutuhan gajinya yang Rp400 miliar semua itu kita sudah tekan. Jadi sisa 250 miliar, tahun ini. Dari situ saja sudah ada terjadi penurunan, berarti sudah bisa penghematan,” ujar Imran.

“Kalau Rp400 miliar setiap tahun habis kan lama-lama terlalu membebani sehingga kegiatan untuk pembangunan kurang,” papar dia