oleh

Gonta Ganti UU Pemilu

Editor : Armansyah-Berita, Headline, Politik, Wakil Rakyat-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Revisi Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) kerap berubah setiap menjelang dilaksanakannya Pemilu. Terbaru, usulan revisi UU Pemilu yang sudah disetujui di Komisi II DPR, kembali memanas.

Padahal, draf RUU Pemilu sudah sampai ke meja Badan Legislasi (Baleg) DPR bahkan masuk Prolegnas prioritas 2021. Dalam draf RUU Pemilu ini merangkum UU mengenai pemilihan kepala daerah (Pilkada) serta normalisasi Pilkada.

Dimana Pilkada 2022 dan 2023 kembali diagendakan seperti UU Pilkada tahun 2015, bukan seperti UU sekarang hasil revisi tahun 2016 (Pilkada serentak secara nasional 2024).
Hanya saja, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menolak rencana revisi UU Pemilu itu. Dimana pada aturan yang sudah ada, Indonesia akan meniadakan Pilkada serentak tahun 2022 dan 2023.

Pilkada baru akan digelar pada 2024, tahun yang sama dengan penyelenggaraan Pileg dan Pilpres. Dalam rentang waktu hingga 2024, daerah akan dijabat oleh pelaksana tugas yang ditunjuk Kemendagri.

Pengamat Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad mengatakan, seharusnya RUU dipatenkan dalam penentuan regulasi, agar masyarakat dan penyelenggara juga tidak pusing.

“Jika UU Pemilu selalu direvisi, maka KPU juga pastinya akan merevisi aturannya. Berubahnya Undang-Undang Pemilu itu membingungkan masyarakat dan itu juga akan mengeluarkan biaya besar untuk melakukan sosialisasi,” ujarnya.

Menurut Firdaus, revisi UU Pemilu yang kerap terjadi lantaran adanya kepentingan politik, khususnya bagi parpol yang memiliki kursi di parlemen.

Pengamat Politik Unhas Makassar, Andi Ali Armunanto menyampaikan, di Indonesia, pelaksanaan pemilu selalu menyisakan masalah. Belum lagi regulasi yang terus berubah.

“Bahkan perubahan regulasi biasanya tidak penting dan tidak substansial,” katanya.

Di sisi lain regulasi kepemiluan juga belum rinci. Ia memberikan contoh, di sejumlah negara seperti Australia dan Jerman regulasi kepemiluan dan partai politik mereka sangat rinci.

“Di Australia, regulasi terkait pemilu itu sangat rinci. Bahkan tidak perlu lagi ada aturan lain atau turunan dan mengatur hingga ke tingkat penyelenggara,” bebernya.

Direktur Nurani Strategic, Nurmal Idrus mengatakan, perombakan RUU Pemilu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah kata dia, jika UU Pemilu yang baru ditetapkan lalu kemudian dirubah lagi.

“Misalnya undang-undang nomor 10 tahun 2016. Itukan Pilkada serentak 2024, tapi sampai saat ini belum dicoba jadi harus dulu diterapkan tahun 2024,” kata Nurmal Idrus.

“Kalau dirubah harus diperbaiki lebih baik. Bukan menjadi buruk dan saya tidak persoalkan jika Undang-undang (Pemilu) selalu berubah tapi harus ada perbaikan setiap Pemilu ke Pemilu,” lanjutnya.

Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengatakan UU Pemilu belum perlu direvisi. Sebab, UU itu masih mengatur rangkaian pemilu di Indonesia hingga 2024.

“UU tersebut belum dilaksanakan. Tidak tepat jika belum dilaksanakan, sudah direvisi. Mestinya, dilaksanakan dulu, kemudian dievaluasi, baru kemudian direvisi jika diperlukan,” kata Bahtiar.

Bahtiar juga menyebut saat ini tidak tepat bagi Indonesia untuk sibuk merevisi UU Pemilu. Menurutnya, energi pemerintah dan parlemen lebih baik difokuskan untuk menangani pandemi virus corona.

Dia mengatakan belum ada rencana pemerintah mengubah jadwal pilkada dan pemilu. Dengan demikian gelaran pemilu berikutnya tetap dijadwalkan pada 2024. “Sesuai dengan UU yang masih berlaku tersebut, maka jadwal pilkada berikutnya adalah 2024,” kata Bahtiar.

Bahtiar menjelaskan, UU Pilkada hasil perubahan UU Nomor 1 Tahun 2015 itu mengamanatkan perubahan keserentakan nasional yang semula dilaksanakan pada 2020 menjadi 2024. Dia menyebut perubahan itu bukanlah tanpa dasar, tetapi telah disesuaikan dengan alasan yuridis, filosofis, hingga sosiologis.

“Oleh karenanya kami berpendapat bahwa UU ini mestinya dijalankan dulu, tentu ada alasan-alasan filosofis, ada alasan-alasan yuridis, ada alasan sosiologis, dan ada tujuan yang hendak dicapai mengapa pilkada diserentakkan tahun 2024,” kata Bahtiar.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 Pasal 201 ayat (5), kata dia, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak dalam pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2020.

Kemudian, dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 201 ayat (8), pasal itu diubah. Pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh wilayah NKRI dilaksanakan pada bulan November 2024.

“Oleh karenanya mestinya pelaksanaan pemilihan kepala daerah tetap sesuai dengan UU yang ada, yaitu dilaksanakan serentak di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2024,” kata Bahtiar.

Bahtiar mengatakan, dengan begitu pelaksanaan Pilkada 2024 merupakan amanat UU yang perlu dilaksanakan dan dievaluasi usai pelaksanaannya. Evaluasi itu, ujarnya, dapat menjadi dasar dalam menentukan perlu tidaknya revisi aturan pilkada.

Sementara itu, parpol yang setuju pembahasan RUU Pemilu dilakukan adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NasDem, serta Demokrat.

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi PKB Luqman Hakim menyatakan bahwa pembahasan RUU Pemilu perlu dilakukan saat ini. “Pembahasan revisi UU Pemilu perlu dilakukan sekarang, mumpung masih jauh dari pelaksanaan Pemilu 2024,” kata Luqman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi NasDem Saan Mustofa menyatakan partainya mendukung pembahasan RUU Pemilu dilakukan. Menurutnya, pandemi Covid-19 seharusnya tidak mengganggu proses legislasi di DPR.

“Kalau soal legislasi kan enggak terganggu lah dengan Covid-19,” kata Saan.

“Ini sudah mulai kita coba selesaikan di di Komisi II yang membidangi soal politik dalam negeri ya, kita concern untuk membangun tatanan politik yang lebih stabil ke depan,” imbuhnya.

Partai Demokrat juga mendorong pembahasan RUU Pemilu dilakukan. Bahkan, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mendorong agar penurunan presidential threshold dan normalisasi penyelenggaraan pilkada menjadi 2022 dan 2023 dilakukan.

“Demokrat setuju normalisasi penyelenggaraan Pilkada 2022 dan 2023 dalam RUU Pemilu, termasuk di dalamnya Pilkada DKI digelar pada 2022,” kata Herzaky