oleh

Pelantikan Bisa Serentak, Bisa Tidak

Editor : Armansyah-Berita, Headline, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan belum bisa memastikan jadwal pasti pelantikan pasangan kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2020.

Pemprov berdalih masih menunggu arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait pelantikan. Bisa jadi digelar serentak, bisa juga tidak.

Di Sulsel, ada 12 daerah yang menyelenggarakan Pilkada serentak pada 2020 lalu. Daerah itu adalah Makassar, Gowa, Bulukumba, Maros, Luwu Utara, Pangkep, Luwu Timur, Tana Toraja, Soppeng, Toraja Utara, Barru dan Kepulauan Selayar.

Hasil pilkada di lima daerah di antaranya masih dalam sengketa di Mahkamah Konstitusi. Daerah tersebut yaitu Bulukumba, Luwu Utara, Pangkep, Luwu Timur, dan Barru. Khusus lima daerah ini dipastikan ditunda hingga sidang sengketa di MK selesai.

Adapun tujuh daerah lainnya dikabarkan akan dilakukan serentak pada 17 Februari mendatang. Apa lagi masa jabatan kepala daerah saat ini juga akan berakhir 17 Februari.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hasan Basri Ambarala mengatakan, usulan pengesahan dan pengangkatan bupati dan wakil bupati terpilih akan diproses secepatnya. Senin (1/2) kemarin, kata Ambarala merupakan hari terakhir masing-masing daerah untuk menyerahkan berkas usulannya.

“Kami beri waktu sampai hari ini (kemarin,red). Sisa Selayar dengan Toraja Utara yang ditunggu,” beber Hasan Basri Ambarala.

Usulan dari masing-masing daerah tersebut akan diteruskan ke Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA). Usai diteken NA berkas itu akan dikirim ke Mendagri. “Segera mungkin, tapi bukan hari ini, karena harus diagendakan dulu, tapi yang jelas secepat mungkin,” ujarnya.

Terkait lima daerah yang masih berproses di MK, kata Hasan Basri Ambarala nasib mereka ditangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Bisa dilantik jika hasil MK telah keluar.

Jika tak jadi dilantik, otomatis pemerintahan dilima daerah tersebut akan dijabat sementara oleh penjabat (Pj) maupun Pelaksana Harian (Plh). “Bisa iya bisa tidak, kan tidak bisa kekosongan kekuasaan. Tergantung perintah Kemendagri, kalau masih lama yah harus Pj, kalau singkat cukup Plh saja,” ulasnya.

Terpisah, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengaku telah menerima usulan pengesahan dari beberapa daerah, termasuk di Makassar. Ia juga telah menandatanganinya.

“Usulan wali kota sudah, semua sudah saya tandatangani yang sudah masuk, sisa menunggu yang lain kan ada berapa di luar yang bersengketa,” sebut Nurdin.

Selanjutnya, pelantikan akan digelar bersamaan jika telah mendapat restu dari Mendagri. Tidak ada perbedaan antar daerah satu dengan lainnya kata Nurdin, semua akan dilantik serentak.

“Pelantikan, bersamaan nanti kita jadwalkan 17 Februari,” sebutnya.

Nurdin mengaku tak punya wewenang untuk mempercepat ataupun memperlambat pelantikan. “Kembalikan keaturan, tidak ada kewenangan gubernur lompat cepat, kita diatur oleh undang-undang, jadi tidak ada kewenangan gubernur mempercepat ataupun memperlambat,” sebutnya.

Ketua KPU Kota Makassar, Farid Wajdi menyampaikan, bahwa masa tugas KPU Kota Makassar soal tahapan pemilihan telah usai. Hal itu berdasarkan penetapan hasil pleno dan telah diserahkan kepada calon bersangkutan dan DPRD Makassar beberapa hari lalu.

“Sebenarnya tugas kami KPU selesai setelah pleno penetapan. Jadi, inilah bagian akhir dari penyelenggara di Pilwakot Makassar, kami sudah menyerahkan hasilnya itu ke DPRD sebagai tindak lanjut ke Kemendagri, itu sesuai PKPU penetapan,” kata Farid, Senin (1/2/2021).

Menurutnya, jadwal pelantikan adalah hak prerogatif pemerintah provinsi dan pihak Kemendagri. Oleh karena itu, cepat atau lambat pasti akan terlaksana pelantikan. “Jadi, pelantikan memang bukan lagi tugas KPU,” tegasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua KPU Kabupaten Gowa, Muhtar Muis. Ia mengatakan KPU Gowa tak lagi memiliki kewenangan soal jadwal pelantikan. Bahkan pihaknya belum mendapat informasi soal kapan akan dilakukan pelantikan bupati terpilih.

“Mungkin saja ada jadwal pelantikan dalam waktu dekat. Tapi kami tidak dapat informasi,” katanya.

Dijelaskan, KPU Gowa telah melakukan penetapan bupati dan wakil bupati terpilih hasil pilkada 2020 berdasarkan surat KPU RI Nomor 60/PL.027-SD/03/KPU/X/2021 tanggal 20 Januari 2021 lalu.

Penetapan paslon terpilih ini menyusul pemberitahuan Mahkamah Konstitusi bahwa tidak ada gugatan terkait pilkada setempat. Sehingga Pilkada Gowa pada tanggal 9 Desember 2020 lalu pasangan Adnan-Kio yang berhasil memperoleh suara sebanyak 377.463.

“Atau berhasil memperoleh suara 91,22 persen ditetapkan sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gowa 2020,” ungkapnya.

Sedangkan, Komisioner Divisi Hukum KPU Luwu Timur, Adam Safar mengatakan, KPU Luwu Timur telah mengumumkan rekapitulasi hasil perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur 2020. Namun pleno saja belum dilakukan karena menunggu hasil MK.

“Tentu saja hasil MK jadi rujukan kami, jadi ditunggu, setelah ada hasil maka dilakukan pelantikan oleh pihak berwenang,” jelasnya.

Adapun hasil rekapitulasi penghitungan tingkat kabupaten yang berlangsung dari 16-17 Desember 2020 di kantor KPU Luwu Timur hasilnya sudah diketahui publik. Paslon nomor urut 1, Husler-Budiman meraih 86.351 suara. Sementara Irwan Bachri Syam-Andi Muh Rio Patiwiri (Ibas-Rio) meraih 77.228 suara.

“Tentu saja, pleno penetapan calon terpilih paling lama tiga hari setelah penetapan calon terpilih pasca putusan MK,” jelas Adam.