oleh

Dana Hibah Tak Cair, PHRI Sulsel Ancam Tak Bayar Pajak

Editor : Armansyah-Berita, Ekobis, Metro, Pemerintahan, Perhotelan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Dana hibah dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) hingga saat ini belum dicairkan. Padahal, anggaran Rp24,4 miliar itu sudah ada di kas daerah Kota Makassar.

Buntut dari itu, Pengusaha hotel dan restoran yang tergabung dalam PHRI Sulsel melakukan aksi unjuk rasa di halaman gedung DPRD Kota Makassar, Rabu (3/2).

Aksi keprihatinan BPD PHRI Sulsel, mereka meminta dukungan politik DPRD Kota Makassar agar merekomendasikan Pj Wali Kota Makassar Prof Rudy Djamaluddin mengambil kebijakan dekresi supaya dana hibah bisa cair. Jika dan hibah tak cair, PHRI Sulsel mengancam tidak akan membayar pajak ke pemerintah.

Ketua PHRI Sulsel, Anggiat Sinaga mengatakan dana hibah pariwisata sangat dibutuhka. Mengingat hunian di Makassar sangat sepi di masa pandemi covid 19 yang berkepanjangan.

“hanya 20 sampai 25 persen hunian di hotel saat ini,” ujarnya.

Tuntutan PHRI yaitu meminta pemerintah kota melakukan langkah agar pencairan bisa secepatnya. Upaya diskresi bisa dilakukan. Dewan diharapkan mendukung langkah tersebut.

“Pj Wali Kota bisa lakukan diskresi ke pusat untuk pencairan dana hibah. Banyak orang yang bekerja disitu,” ungkapnya.

Jika pembayaran belum dilakukan dalam waktu dekat, pengusaha mengancam menunda pembayaran pajak terhitung mulai maret 2021 mendatang.

“Kami juga akan lakukan class action, buat apa bayar pajak? Selama ini kontribusi kami besar. Tahun 2019 lalu kami menyetor Rp 180 milyar lebih pajak,” tutupnya.