oleh

Kursi Ketum AHY Digoyang, Demokrat Sulsel Pasang Badan

Editor : Armansyah-Berita, Headline, Metro, Partai, Politik-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Partai Demokrat (PD) tengah diobok-obok. Kursi ketua umum partai berlambang Mercy itu, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tengah digoyang. Demokrat Sulsel siap pasang badan untuk AHY.

AHY mengungkapkan ada gerakan perebutan paksa Partai Demokrat dilakukan 5 orang. Mereka kader partai, mantan kader dan pihak di lingkaran Istana.

Mereka mencoba membeli dukungan para pimpinan dan kader PD dengan harga tinggi sebagai syarat melancarkan upaya lanjutan, yaitu Kongres Luar Biasa (KLB).

Ketua Demokrat Sulsel, Ni’matullah menegaskan, kubunya siap pasang badan untuk AHY menyusul bergulirnya isu kudeta terhadap anak mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di pucuk pimpinan partai.

“Upaya itu tidak cocok dan ilegal. Semua kader DPD dan DPC menolak, karena masih setia bersama pak AHY selaku ketua sah melalui kongres resmi,” ujar Ni’matullah, Selasa (2/2/2021).

Wakil ketua DPRD Sulsel itu menegaskan, sejak awal pihaknya telah mengintruksikan seluruh ketua DPC di Sulsel agar tidak ada yang memberikan dukungan jika ada permintaan KLB.

“Saya sudah koordinasi 24 DPC di Sulsel, tetap mendukung pak AHY sebagai ketum. DPC tatap solid setia dan memberikan dukungan penuh kepada AHY. Partai ini sangat baik dipimpin AHY. Tak ada alasan mendukung gerakan diluar sana,” tegas Ulla–sapaan akrab Ni’matullah.

Ulla bahkan mengaku sempat digoda sejumlah oknum senior Demokrat yang diduga merencanakan kudeta terhadap AHY. Meski sempat digoda, Ulla menegaskan solid mendukung kepemimpinan AHY di Demokrat.

Ia mengungkapkan saat dirinya digoda untuk bergabung oknum-oknum Demokrat yang merencanakan kudeta. Oknum tersebut yakni mantan Ketua OKK DPP Demokrat, Jhonny Allen. Ulla mengaku ditelpon hingga 8 kali dalam waktu berbeda untuk hadir di Jakarta.
Namun, ajakan itu ditolak oleh Ulla dengan alasan masih kondisi pandemi Covid-19.

“Saya pernah ditelpon kelompok mau KLB ini. Telepon 8 kali dalam waktu berbeda pada akhir Januari lalu, saya diminta ke Jakarta. Saya jawab masih suasana Covid-19. Yang menelpon pak Jhonny Allen mantan ketua OKK,” beber Ulla.

Belakangan Ulla baru mengetahui jika tujuan diajaknya ke Jakarta untuk bergabung dengan kelompok Jhonny Allen dalam upaya kudet Ketum AHY.

“Saat diajak jumpa di Jakarta, saya tidak tahu mau bahas apa. Mereka sampaikan ke saya kalau soal tiket dan hotel aman. Waktu itu saya hanya menolak karena alasan Covid-19,” tuturnya.

Ketua DPC Demokrat Makassar Adi Rasyid Ali juga mengaku AHY adalah harga mati di Sulsel. DPD dan DPC tetap kompak mendukungnya. “Jadi memang sudah lama Demokrat ini mau diganggu. Posisi kami di Sulsel, apalagi Makassar, tetap harga mati untuk ketua AHY,” tegas Rasyid.

Ia mengaku ada pihak eksternal yang sedang bermain dan tidak senang dengan Demokrat. Apalagi survei Demokrat semakin melejit akhir-akhir ini membuat gundah oknum tersebut.

Ketua DPC Demokrat Maros, Amirullah Nur, juga mengatakan sejak awal sudah membuat pernyataan loyal terhadap keputusan Kongres ke V Partai Demokrat 2019.

“Jadi kalau ada permintaan KLB, maka itu adalah cara-cara yang tidak konstitusional,” singkat Amirullah.

Ketua Partai Demokrat Bulukumba, Andi Murniaty Makking juga ngkat bicara. Ia mengaku Demokrat Bulukumba siap berada dibarisan terdepan untuk melawan pihak-pihak yang merongrong AHY dan Partai Demokrat.

Mantan calon wakil bupati Bulukumba itu mengatakan, upaya kelompok tertentu tidak boleh dibiarkan memecah belah Partai Demokrat.

“Saya sebagai ketua DPC, suka kepemimpinannya Pak AHY. Beliau komitmen orangnya. Waktu kemarin saya ikut pilkada, memberi support walaupun jauh,” tuturnya.

Di mata Andi Murniaty, AHY sosok pemimpin yang baik. Selalu menyapa kader tanpa membeda-bedakannya.

“Makanya, saya suka kepemimpinannya. Tidak mendengar kata-kata dari siapa pun. Kader yang namanya bertarung, ada kalah, ada menang. Itulah prinsip yang penting tetap semangat,” jelas mantan Wakil Ketua DPRD Bulukumba itu.

Wakil Sekretaris DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani berharap Mahkamah Partai dan Dewan Kehormatan Partai Demokrat mengambil tindakan tegas kepada mereka yang terlibat gerakan kudeta partai. Kamhar juga mengecam Jenderal TNI Purn Moeldoko yang diduga sebagai dalang dari isu kudeta itu.

“Kami minta pemecatan kepada kader keblinger yang menjadi pelacur kekuasaan ini,” ucap Kamhar.

Kamhar juga mengutuk sikap tidak kesatria dari Jenderal (purn) Moeldoko yang saat ini menjabat kepala Kantor Staf Presiden untuk mengambil alih secara paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

“Ini bukan cermin sikap seorang perwira, yang menghalalkan segala cara dan mempertontonkan arogansi kekuasaan dan uang untuk merebut paksa Partai Demokrat,” ujar Kamhar.

Mencuatnya gerakan pengambilalihan yang diduga didalangi oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Seperti diketahui, setelah Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menggelar konferensi pers, Partai Demokrat akhirnya mengungkap bahwa pejabat di lingkar Jokowi yang berupaya menggulingkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai ketum adalah KSP Moeldoko.

Hal ini kali pertama diungkap Kepala Bappilu Demokrat Andi Arief. Setelah Andi Arief mengungkap nama ini, beberapa kader Demokrat yang lain juga ikut serta menyebutkan nama Moeldoko.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pernyataan ini bukan tanpa alasan dan bukti.
Ada sejumlah saksi dari kader bahwa Moeldoko memang ingin mengambil alih Demokrat.

“Berdasarkan pengakuan, kesaksian, dari BAP sejumlah pimpinan tingkat pusat maupun daerah Partai Demokrat yang kami dapatkan, mereka dipertemukan langsung dengan KSP Moeldoko yang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat secara inkonstitusional untuk kepentingan pencapresan 2024,” kata Herzaky.

“Ini bukan soal Demokrat melawan Istana, atau Biru melawan Merah. Ini soal penyalahgunaan kekuasaan dengan mencatut nama Presiden,” tegasnya.

Herzaky mengatakan, sebenarnya Demokrat ingin terlebih dulu tahu respons Presiden Jokowi usai AHY memberi surat sebelum mengungkap identitas KSP Moeldoko.

“Kami mendapat info kalau Bapak Presiden sudah membaca surat dari kami,” ujar dia.

Sementara itu, KSP Moeldoko malah mempertanyakan rumor kudeta yang dituduhkan kepadanya atas kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono selaku Ketua Umum Partai Demokrat. Ia bingung, istilah kudeta semestinya datang dari internal organisasi atau institusi, bukan dari luar.

“Kalau ada istilah kudeta ya kudeta itu dari dalam, masa kudeta dari luar. Bukan kudeta dari luar,” kata Moeldoko.

Moeldoko memang mengakui sempat bertemu dengan sejumlah kader Demokrat. Pertemuan itu dimaknai biasa saja dan bukan bermotif politik. Sebagai mantan Panglima TNI, Jenderal Purn Moeldoko menyebut kebiasaannya bertemu dengan banyak kalangan termasuk para politisi.

“Konteksnya apa saya juga tidak mengerti. Dari ngobrol- ngobrol itu biasanya saya awali dari pertanian karena saya memang suka pertanian. Berikutnya curhat tentang situasi yang dihadapi ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya sudah dengerin saja,” kata dia.

“Terus munculah isu dan seterusnya mungkin dasarnya foto- foto. Ya ada dari Indonesia Timur dari mana- mana datang ke sini kan ingin foto sama gue, sama saya, ya terima saja,” katanya.

Moeldoko pun menyindir orang – orang yang menuduh dirinya ingin kudeta. Sebagai seorang pemimpin, kata dia, tidak boleh terlalu ‘baper’ dan ragu – ragu.

“Ya kalau anakbuahnya tidak boleh pergi ke mana- mana ya diborgol aja kali,” kata Moeldoko.