oleh

Dana Hibah Pariwisata Makan “Tumbal”, Rusmayani: Saya Dikambinghitamkan

Editor : Armansyah-Berita, Headline, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Polemik dana hibah pariwisata untuk hotel dan restoran di Kota Makassar makan “tumbal”.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Madjid dinonjobkan dari jabatannya. Kuat dugaan alasan pencopotan itu lantaran persoalan dana hibah tersebut.

Keputusan itu dikeluarkan Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin melalui surat keputusan (SK) Wali Kota Nomor: 862/362/BKPSDMD/II/2021 tentang Pemberhentian Sementara Saudari Rusmayani Majid dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Rusmayani Madjid yang dikonfirmasi mengaku dirugikan atas dinonjobkannya. Menurut Maya–sapaan akrabnya, kegagalan pencairan dana hibah murni bukan kesalahannya sendiri.

Ia merasa Penjabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin cuci tangan atas persoalan tersebut. “Saya dikambinghitamkan dengan ini dana hibah,” keluh dia.

Padahal, menurut Maya, dirinya telah berupaya agar dana hibah ini bisa diterima oleh pihak hotel dan restoran di tahun 2020. Bahkan, saat terpapar Covid-19 pun, ia terus berkoordinasi dengan jajarannya agar dana ini bisa cair.

“Padahal saya waktu itu kan juga Covid-19, dan saya sudah perintahkan Kabid-ku. Sudah maksimal,” jelas Maya.

Anggota DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said geram atas dinonjobkan Rusmayani Madjid. Ia menilai Rudy Djamaluddin sudah buta mata dan hati sehingga orang lain disalahkan, tanpa melakukan introspeksi.

“Seharusnya dia (Pj) yang salah karena dia pengambil kebijakan tertinggi. Aneh-aneh ini Pj. Orang itu kalau di kritik paling tidak bermuhasabah, sekarang lebih banyak orang buta dan tuli hidup di dunia. Juga buta dan tuli mata hatinya,” tegas Sahruddin, Kamis (4/2).

Anggota Fraksi PAN itu merasa kesal atas keputusan Rudy yang terkesan terburuh-buruh. Menurutnya, selama kepemimpinan Rudy Djamaluddin sebagai pj wali kota tak ada perubahan dan kemajuan karena hanya fokus pada mutasi dan pelantikan.

“Pj memang tidak pernah ada kebaikan menurut saya, selama pimpin Kota Makassar, kelihatannya hanya buat gaduh,” tuturnya.

“Prof Rudy seakan merasa dirinya benar, sementara persoalan Covid-19 tak ada langkah kongkret. Sekarang giliran PHRI mau minta hak, orang lain disalahkan dan dicopot. Pemerintahan copot sana sini. Padahal harus tahu diri bahwa sebagai pj hanya meneruskan dan menjalankan pemerintahan sebelumnya tanpa harus mengobrak-abrik sistem yang membuat makin rancu,” tegasnya.

Ia menilai, pencopotan Kadispar Makassar ibarat lempar bola sembunyi tangan. “Harusnya Pj wali kota yang mundur, bukan justru Kadispar yang dipecat,” kata Sahruddin.

Ia menyarankan, masa jabatan Rudy yang kurang satu bulan lagi akan berakhir, diharapkan melakukan pembenahan dan meminta maaf terhadap masyarakat.

“Harapan kita kejadian ini tak boleh terulang karena seakan bawahan disalahkan sedangkan pimpinan lepas tangan,” pungkasnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Anggota Komisi B DPRD Makassar, Hasanuddin Leo. Ia mengatakan gagalnya pencairan bukan seutuhnya kesalahan dari Dispar. Melainkan, Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin yang harus bertanggung jawab penuh.

“Sebenarnya ini Pj wali kota cuci tangan. Sudah disiapkan untuk ditanda tangani penetapan bagi hotel dan restoran yang berhak menerima tapi beliau tidak tanda tangan. Loh kok menyalahkan orang,” ujar Leo sapaan akrabnya.

Leo mengatakan jika Pj wali kota pemimpin yang bertanggung jawab, seharusnya dirinya yang mengundurkan diri sebab gagal memimpin Kota Makassar.

“Harusnya dia yang mengundurkan diri karena tidak melakukan langkah-langkah strategis. Tidak ada yang susah ini, sisa tanda tangan,” tegas Leo.

Menurutnya, peristiwa gagalnya dana hibah merupakan mata rantai kelalaian, sehingga semua pihak dinilai perlu bertanggung jawab. Disisi lain, legislator PAN itu menambahkan pihak hotel pun juga dinilai salah. Lantaran, tidak melengkapi administrasi yang telah ditentukan.

Sedangkan pemerintah, lambat untuk melakukan verifikasi dan administrasi hotel dan restoran. Diperparah oleh PJ Walikota yang tidak ingin menandatangani padahal masih ada sisa waktu dua hari.

“Kalau ini barang sudah ada, sisa ditandatangani oleh pemerintah kota dan di buatkan perintah bayar oleh BPKAD, langsung ditransfer ke masing-masing rekening hotel dan restoran. Persoalannya kenapa tidak di tanda tangani itu barang,” ujar Leo.

Pengamat Pemerintahan Universitas Hasanuddin, Andi Lukman Irwan menilai, Pj Wali Kota disisa masa jabatannya seharusnya fokus menyelesaikan problem yang terjadi di lingkup Pemkot Makassar, tanpa ada kebijakan merugikan pihak lain.

Menurutnya, Prof Rudy selaku pejabat tertinggi yang ada di Pemkot Makassar tidak mampu memberi solusi atas masalah-masalah yang terjadi. Termasuk solusi dana hibah yang kemudian menyalahkan bawahannya.

“Seharusnya Pj mengambil keputusan terbaik. Ada pembiaran dan pengabaian dari pihak-pihak yang seharusnya menyelesaikan masalah,” jelas dia.

Kebijakan Rudy Djamaluddin mencopot kepala dinas juga mendapat sorotan dari LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel.

Wakil Gubernur LSM LIRA Sulsel, Beni Iskandar menganggap kebijakan Rudy Djamaluddin biang kehancuran jalannya roda pemerintahan di Kota Makassar.

“LSM LIRA Sulsel prihatin melihat kebijakan Pj wali kota yang mencopot Kepala Dinas Pariwisata dengan seenaknya. Apakah seorang Pj wali kota itu berhak mencopot seorang kepala dinas dengan eselon IIB?,” ujar Beni Iskandar.

Mestinya Pj wali kota evaluasi diri. Bukannya mencari kambing hitam terkait dana hibah, jangan sampai masyarakat menilai bahwa kegaduhan-kegaduhan yang dibuat Pj wali kota.

Bukan tidak mungkin, kata Beni, pihak yang dirugikan dalam hal ini, Rusmayani Madjid melakukan upaya hukum apabila ternyata hal itu merugikan diri dan martabat yang bersangkutan.

Beny menjelaskan, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 menyangkut manajemen kerja PNS harusnya melalui proses tim pemeriksa terkait disiplin PNS. Sedangkan, pelanggaran disiplin terkait dengan PP 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS harus diperiksa oleh Inspektorat berdasar perintah PPK.

“Dalam PP No 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS diatur dengan jelas. Kalau menyangkut kinerja maka PPK membentuk tim pemeriksa dengan ketua Sekda dan anggotanya dari BKD dan Inspektorat,” jelas Beni Iskandar.

Diketahui, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin menonjobkan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar, Rusmayani Majid. Alasannya terkait kinerja yang tak maksimal.

Keputusan itu dikeluarkan melalui surat keputusan (SK) Wali Kota Nomor: 862/362/BKPSDMD/II/2021 tentang Pemberhentian Sementara Saudari Rusmayani Majid dari Jabatan Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Dalam SK tersebut, alasan pemberhentian sementara terkait hasil monitoring dan evaluasi kinerja dari pimpinan Dinas Pariwisata Kota Makassar. Dinilai kurang maksimal dalam menjalankan program.

Sehingga, akan dilakukan pemeriksaan oleh Tim Inspektorat Kota Makassar. Selama masa pemeriksaan, jabatan Rusmayani Majid diberhentikan.

SK tersebut ditandatangani Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin tertanggal 2 Februari 2021. Sementara, Rusmayani Majid baru menerima SK tersebut pada Kamis 4 Februari.