oleh

JaDI Sulsel Nilai Prof Rudy Menyimpang dari Tugas Utamanya

Editor : Armansyah-Berita, Komunitas, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Sorotan dan kritikan terhadap Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin terus berdatangan. Kali ini Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulsel yang menilai Prof Rudy menyimpang dari tugas utamanya.

Baca Juga : Buka Lelang Jabatan Eselon II, Pj Wali Kota Abaikan Rekomendasi KASN

Presidium Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Sulawesi Selatan, Dr Sakka Pati mengatakan,  Prof Rudy Djamaluddin telah menyimpang dari tugas utamanya, karena lalai dan abai dari tugas dan kewenangannya selaku penjabat ad interim.

Menurut Sakka, berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 kewenangan PJ Walikota yaitu memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang definitif serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil. Merujuk pada kewenangan tersebut, maka PJ Walikota Makassar dapat dikatakan tidak menjalankan kewenangannya.

“Pj wali kota tidak menghadiri tugas utamanya saat penetapan hasil pilkada di KPU, paripurna DPRD Makassar tentang penetapan KPU hasil pilkada, dan menutup komunikasi dengan wali kota terpilih,” ungkap Sakka yang juga dosen Fak. Hukum Unhas ini, Sabtu (6/2).

Sakka menjelaskan, Prof Rudy telah mengabaikan tugas dan kewenangan utamanya, namun fokus pada hal lain khusus dalam membuat kebijakan yang bersifat strategis dalam pemerintahan.

“Padahal dalam UU tidak memberikan kewenangan PJ Walikota untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan strategis dalam pemerintahan,” ujar Sakka.

Sakka menambahkan, apabila merujuk pada Surat Kepala BKN Nomor K.26-30/V.20-3/99 Tahun 2016, PJ tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

“Plt baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota merupakan Pejabat Kementerian Dalam Negeri yang ditunjuk secara langsung oleh Mendagri dan sebelum mengambil kebijakan yang bersifat strategis, pejabat tersebut harus melakukan konsultasi terlebih dahulu kepada Mendagri,” pungkas Sakka.

Baca Juga : Lelang Jabatan Terkesan Dipaksakan, Mario David: Rudy Harus Tau Diri