oleh

Tuntut Jam Malam Dicabut, AUHM Demo Pj Wali Kota Makassar Besok

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar kembali perpanjang jam malam. Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyakarat (PPKM) itu akan berlangsung hingga 23 Februari 2020 mendatang.

Itu, berdasarkan Surat Edaran (SE) Nomor 443.01/53/S.Edar/Kesbangpol/II/2021 ditandatangani oleh Pj Wali Kota Makassar, Prof Rudy Djamaluddin pada 9 Februari 2021.

Merujuk dalam aturan PPKM di Makassar, jam operasional kini dibatasi hingga pukul 22.00 WITA. Kebijakan ini berlaku untuk fasilitas umum, toko, mall, cafe, warung kopi (Warkop), rumah makan, dan game center.

Selain itu, para pelaku usaha yang masuk dalam kebijakan itu diminta untuk memperketat protokol kesehatan (Protkes). Para Camat dan Lurah pun diminta untuk memetakan titik keramaian dan mencegah potensi penularan di tempat tersebut.

Hanya saja, Asosiasi Usaha Hiburan Malam (AUHM) Makassar menilai perpanjangan itu tidak efektif dan tidak adil. Banyak pelaku usaha justru tidak tertib protokol kesehatan disiang hari, misalnya Toko Bintang, Agung dan Toko Satusama.

“Kita akan demo Pj Wali Kota besok (Rabu) soal jam malam ini,” tegas Ketua AUHM Makassar, Zulkarnain Ali Naru, saat ditemui salah satu Warung Kopi, Selasa (9/2).

Kata Zul—sapaan akrabnya, pihaknya menuntut agar kebijakan jam malam dicabut dan kembali mengacu pada Perwali 51 dan 53. Artinya, semua pelaku usaha boleh beraktivitas tapi menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Jam Malam itu tidak ada landasannya, kembali saja ke Perwali. Kita ingin Pj Wali Kota Makassar langsung menemui kami, jika tidak kami akan bermalam di Balaikota,” ungkapnya.

Zul menjelaskan, aksi demo ini tidak hanya pelaku usaha tetapi pekerja baik pekerja seni maupun yang lainnya dalam komponen Usaha Hiburan Malam. Pasalnya, mereka hingga saat ini masih dirumahkan dan tak berpenghasilan.

“Ada 1500 orang akan turun. Kita akan tutup jalan depan Balaikota,” ujarnya.