oleh

Humas Polda Sulsel Sebut Penanganan Kasus Pencemaran Nama Baik di Polres Enrekang Sudah Sesuai Prosedur

Armansyah-Berita, Hukum, Institusi, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol E.Zulpan menyebutkan Polisi telah bertindak sesuai prosedur dalam menangani kasus dugaan pencemaran nama baik yang ditangani Polres Enrekang.

Diketahui, kasus tersebut dilaporkan oleh Kabag Hukum Pemkab Enrekang selaku kuasa hukum Bupati Enrekang pada November 2020 dengan terlapor tersangka berinisial R (30). Tersangka R diduga membuat berita di salah satu media online, yang memuat pencemaran nama baik terhadap Bupati Enrekang, Muslimin Bando.

“Ini sudah sesuai prosedur,” kata E.Zulpan, Minggu (14/2).

Sebelum melakukan penangkapan, E.Zulpan menjelaskan, Satreskrim Polres Enrekang sudah melakukan beberapa prosedur sesuai aturan, mulai pengaduan, terbitnya Laporan Polisi, Penyelidikan, Pemeriksaan Saksi-saksi Ahli, Gelar Perkara dan koordinasi dengan Instansi terkait.

“Jadi saya tegaskan bahwa kami melayani setiap pengaduan masyarakat tanpa pandang bulu dan melakukan proses penegakan hukum secara Obyektif,” tegas Zulpan–sapaan akrabnya.

Kabid Humas menambahkan penyidik juga telah koordinasi dengan Kementerian Hukum dan Ham RI Perwakilan Sulsel untuk mempertanyakan terkait legalitas dari website terkait tulisan tersangka R (30) yang dilaporkan.

Berdasarkan informasi, Kemenkumham Sulsel menyatakan melalui surat nomor : W.23.AH.02.03-05 bahwa legalitas PT.Update Media Sulsel tidak terdaftar pada data base Ditjen AHU sebagai badan hukum maupun badan usaha, atas hal ini tentu Update Sulsel tidak memenuhi undang-undang nomor 40 tahun 1999 pada pasal 9 ayat 2 yaitu Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Selain itu, Polres Enrekang telah berkoordinasi dan mengirim surat ke Dewan Pers. Dimana, berdasarkan penelusuran Dewan Pers perusahaan PT tersebut tidak terdaftar sebagai Perusahaan Pers.

Lebih jauh, Kabid Humas, tulisan di website tersebut posisi tersangka sebagai narasumber bukan sebagai penulis, namun dalam pemeriksaan dia menerangkan bahwa dia yang membuat tulisan tersebut namun mencantumkan nama lain sebagai penulis.

“bahkan Tersangka R tidak dapat menunjukan atau memperlihatkan kartu identitas selaku jurnalis pada update sulsel news dan namanya tidak tercantum sebagai reporter ataupun wartawan dalam Laman media online tersebut,” tegasnya.

Bahkan, kata Zulpan, pihak penyidik juga sudah konsultasi dengan ahli pidana dan menyebutkan perbuatan yang dilakukan tersangka R dalam berita telah menimbulkan kegaduhan, keresahan dan sampai pada kebencian atau permusuhan individu. Sehingga, tindak pidana yang dilakukan tersangka R merupakan kualifikasi tindak pidana informasi dan transaksi elektronik.

Tidak hanya itu, Kabid Humas mengatakan penyidik juga sudah melakukan pengecekan terhadap alamat perusahaan yang tercantum dalam halaman media tersebut yang beralamat komplek perumahan Taman Toraja, Tanjung Bunga, Kec. Tamalate Kota Makassar.

“Namun alamat tersebut tidak ada dan tidak ditemukan sebagaimana keterangan lurah setempat,” jelasnya.

Terkait Kasus tersebut, Kabid humas juga menerangkan, bahwa beberapa saksi juga sudah dimintai keterangan diantaranya Bupati Enrekang, Wakil Bupati Enrekang serta Kabag Hukum Pemkab Enrekang.

“Dari hasil keterangan saksi-saksi, dikatakan bahwa apa yang diberitakan Update Sulsel News oleh RD ini, tidak benar dan merupakan kebohongan, karena uang yang akan dipinjam oleh Pemkab Enrekang bukan untuk membayar tenaga honorer, selain itu Tersangka (R) tidak pernah melakukan klarifikasi kepada sumber informasi dan mengutip keterangan Wakil Bupati tanpa klarifikasi dan persetujuan,” ungkapnya.

Disebutkan pula oleh Kabid Humas, Berdasarkan Data dari Pemda Enrekang uang yang akan dipinjam oleh Pemkab Enrekang direncanakan untuk pembangunan daerah meliputi infrastruktur jalan, jembatan dan bidang kesehatan, Pusat sarana olahraga, serta bidang pasar sesuai surat pernyataan bupati kepada pemerintah pusat no 912/4213/Setda/2020 tgl 28 Desember 2020.