oleh

10 Kepala Daerah di Sulsel Dijabat Plh

Editor : Armansyah-Berita, Headline, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Masa jabatan kepala daerah pada 10 kabupaten di Sulsel berakhir. Sebagai gantinya, Pemprov Sulsel dibawah kendali Nurdin Abdullah menunjuk sekretaris daerah di masing-masing kabupaten sebagai pelaksana harian (Plh).

Penunjukan Plh ini buntut penundaan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2020 lalu. Ada 10 Plh yang disiapkan, kecuali Kota Makassar yang tetap dipegang oleh penjabat wali kota dan Toraja Utara (Torut) yang masa jabatannya baru berakhir Maret mendatang.

10 kabupaten tersebut yakni Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Pangkep, Barru, Bulukumba, Selayar, Luwu Utara, Luwu Timur, Soppeng dan Kabupaten Tana Toraja. Pelantikan kepala daerah terpilih sendiri rencananya baru akan dilakukan 26 Februari mendatang.

Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah memastikan tidak ada pelantikan kepala daerah terpilih pada 17 Februari 2021 di Sulsel, sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. “Masih menunggu, jadi tidak bisa dilaksanakan pelantikan 17 Februari 2021,” kata Nurdin Abdullah, Selasa (16/2/2021).

Untuk jabatan kepala daerah yang berakhir pada 17 Februari 2021, NA–akronim Nurdin Abdullah telah menunjuk Sekda di daerah masing-masing sebagai Plh. “SK penunjukan Sekda selaku Plh Bupati sudah saya tandatangani, kecuali Makassar, sebab Pj wali kota masih ada,” ucap NA.

Eks Bupati Bantaeng ini menepis isu pelantikan yang disengaja diulur-ulur. Kata Nurdin, setelah masuknya putusan KPU dan hasil paripurna DPRD, pihaknya langsung menindaklanjuti, menandatangani lalu mengutus asisten I Pemprov ke Kemendagri.

“Saya punya pandangan semakin cepat dilantik pejabat terpilih, semakin cepat menjalankan visi misinya dan masyarakat pasti sudah menunggu janji para bupati walikota terpilih. Makanya kita akan melakukan pelantikan segera kalau sudah ada SK, kalau kita belum dapat SK bagaimana mau dilantik,” tepisnya.

Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik mengatakan, pelantikan kepala daerah terpilih akan dihelat pada akhir Februari 2021. Tepatnya 26 Februari 2021 mendatang.

“Pelantikan bupati-wakil bupati serta wali kota-wakil wali kota terpilih hasil Pilkada akan digelar secara virtual, karena kondisi Indonesia masih berada di pandemi virus Corona (Covid-19),” katanya.

Menurut Akmal Malik, prosesi pelantikan secara virtual tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karena kondisi pandemi.

“Teknisnya, pelantikan oleh gubernur, sehingga wali kota-wakil wali kota dan bupati-wakil bupati tetap bisa mengucapkan sumpah jabatannya secara virtual,” jelas Akmal.

Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan Pomanto mengaku legowo atas penundaan pelantikan. Kata dia, dirinya akan mengikuti keputusan Gubernur Sulsel.

“Kita ikuti saja aturan yang ada. Sebab, kita menyadari bahwa masih ada daerah yang proses sengketa hasil pilkadanya belum selesai,” jelas Danny.

“Kalau saya, kita mengikut saja arahan bapak Gubernur. Karena ini kan pelantikan serentak dan itu otorisasinya ada di Kemendagri. Kita tunggu saja,” tambahnya.

Menurut Danny, pengunduran jadwal pelantikan ini menjadi hal yang wajar-wajar saja. Sebab, masih ada sejumlah daerah yang sedang menunggu putusan sela dari Mahkamah Konstitusi (MK).

“Saya ikut saja, kapan pun hari pelantikannya dan itu sudah jadi keputusan negara, kita ikut. Dan pastinya yang terbaik untuk pemenang Pilkada,” jelasnya.