oleh

Aturan Pajak Baru Mencuat, Pengamat Unismuh Nilai Negara Keteteran

Editor : Armansyah, Penulis : Hikmah-Berita-
MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Berbagai aturan baru mencuat pasca covid-19 merebak di Indonesia. Salah satu yang bermuculan adalah aturan terkait pajak yang dikeluarkan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Sebut saja, penarikan pajak atas pulsa, kartu perdata dan token listrik. Ada lagi Pajak rokok serta pajak impor karpet dan penutup lantai lainnya. Beberapa contoh tersebut merupakan gambaran pajak baru yang diteken pemerintah dimasa pandemi covid 19.
Banyak pihak menilai gamang aturan ini, terlebih karena penarikan pajak tersebut jika diperhatikan saksama menyasar masyarakat kelas bawah dan UMKM kecil. Padahal, mereka saat ini sangat terdampak dan membutuhkan uluran tangan dari pemerintah.
Kondisi masyarakat di tahun 2020 telah nyata digambarkan Badan Pusat Statistik (BPS). Di Sulsel saja, hingga triwulan ke tiga tahun 2020 pertambahan orang miskin hingga 800.024 jiwa, berbanding lurus dengan angka covid 19 yang juga terus menukik.
Melihat kondisi tersebut, Pakar Ekonomi Universitas Muhammasiyah Abdul Muttalib Hamid menilai hadirnya berbagai aturan pajak di masa pandemi dipengaruhi menurunnya likuiditas keuangan negara yang diakibatkan banyaknya anggaran pembangunan ekonomi yang dipangkasi untuk kepentingan penanggulangan covid-19.
“Dengan kondisi seperti saat ini, pastilah pemerintah akan kerepotan dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk pembangunan sektor sektor ekonomi lainnya,” ujar Hamid, Jumat (19/2).
Sehingga, sambung Hamid, dirinya tidak heran kalau pemerintah sekarang menggunakan segala cara atau instrumen instrumen untuk mengintensifkan penerimaan baik dalam PNBP maupun dalam bentuk pajak seperti pemungutan PPN.
Sementara itu, Hamid menjelaskan, jika berkaca pada kinerja pajak kuartal pertama dan tren di tahun-tahun sebelumnya. DDTC Fiscal Research juga memprediksi pungutan pajak berkisar antara Rp1.218,3 hingga Rp1.223,2 triliun atau 97,2 persen hingga 97,6 persen dari outlook pemerintah.
“Dengan kata lain, kinerja penerimaan pajak tahun ini diestimasi tumbuh antara -8,5 persen hingga -8,2 persen,” ungkapnya.
Dengan gambaran data yang sederhana ini, kata Hamid, hal itu menunjukkan paniknya pemerintah mencari sumber-sumber pendanaan untuk menutup defisit keuangan negara akibat menurunnya penerimaan pajak, dalam rangka operasional pembangunan negara, termasuk keberanian pemerintah mencari utang-utang baru dari negara-negara lain.
Kata dia, utang negara juga besar pengaruhnya. Kondisi pertumbuhan ekonomi yang masih saja minus ditambah beban pembayaran utang dan bunga pinjaman negara yang hampir mencapai Rp6.000 triliun menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Indonesia.
Hamid mencontohkan kebijakan baru Menteri keuangan Sri Mulyani yang menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penghitungan dan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta Pajak Penghasilan Atas Penyerahan Penghasilan Sehubungan dengan Penjualan Pulsa, Kartu Perdana, Token, dan Voucher. Regulasi tersebut ditandatangani oleh bendahara negara sejak 22 Januari 2021 dan akan mulai berlaku pada 1 Februari 2021.