oleh

Danny Ingin di Laut, NA Kukuh di Darat

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menginstruksikan untuk melakukan pelantikan kepala daerah terpilih pada Pilkada 2020 secara virtual, demi menghindari penularan Covid-19.

Baca Juga : Rudy Lanjut Lelang JPT, Danny Tetap Jadi Penentu Jabatan Kadis

Adapun hari dan tanggal pelaksanaan pelantikan telah ditetapkan pada pekan terakhir Februari 2021 ini. Rencananya tanggal 25 atau 26 mendatang.

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar terpilih, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto-Fatmawati Rusdi akan mengusung tema berbeda. Dimana momen deklarasi, akan terulang sehingga pasangan ini memilih dilantik di atas laut. Tepatnya Kapal Pinisi.

“Kan ada aturan Kemendagri pelantikan virtual. Jadi, kami ingin atas Kapal Pinisi, sama seperti waktu deklarasi saya dulu,” kata Danny, Kamis (18/2).

Dirinya akan mengulang momen saat dirinya bersama Fatma deklarasi di atas Pinisi. Hal itu akan terulang saat dirinya dilantik nanti. Ahli arsitek itu menyebut, ada alasan sehingga kembali memilih Pantai Losari dan Kapal Pinisi sebagai tempat pelantikan. Menurutnya, kedua tempat tersebut lekat dengan Bugis-Makassar.

Baca Juga : NA Minta Rudy Bangun Komunikasi ke Adama, Danny : Jangan Kirim Pejabat Ecek-ecek

“Bagi kami selain menghindari kerumunan. Karena kita angkat mengangkat kebudayaan lokal dengan nuansa adat Bugis-Makassar,” papar Danny.

Dikarenakan masih dalam suasana pandemi, Danny menegaskan tetap menerapkan protokol kesehatan. Peserta dibatasi, hanya 25 orang yang hadir. “Kita siapkan VIP berada di hotel MGH. Sesuai protokol kesehatan 25 orang berlangsung secara virtual,” bebernya.

Lebih jauh, ia tetap mempersiapkan opsi lain. Dikarenakan cuaca di Makassar sering turun hujan. Bisa saja pelantikan digelar di Balai Kota Makassar maupun di Rumah Jabatan (Rujab).

“Kalau itu tidak hujan. Tetapi kalau cuaca tidak memungkinkan, kita laksanakan di depan kantor Balai Kota Makassar atau di rujab,” pungkasnya.

Namun, Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah berharap agar pelantikan dapat dilakukan secara tatap muka di darat. Artinya, hanya Kepala Daerah dan wakilnya yang akan dihadirkan.

“Apakah tidak sebaiknya Bupati dan Wakil Bupati aja yang datang, karena takutnya kalau di daerah bisa-bisa ngumpul lagi para pendukung dan sebagainya mau lihat Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kotanya dilantik. Ini juga tentu kami akan memberi saran,” ucap Nurdin Abdullah.

Jangan sampai, lanjut Nurdin, pelantikan digelar secara virtual mengakibatkan potensi berkerumun khususnya di daerah lebih besar, sehingga apabila pelantikan tetap digelar secara langsung dengan membatasi hanya Bupati dan Wakil Bupati yang hadir maka dinilai mampu mencegah penularan virus corona.

“Jadi mana yang lebih kira-kira memberikan efek baik terhadap penekanan penularan Covid-19. Jadi kita pokoknya arahan Menteri Dalam Negeri secara virtual, tapi beberapa daerah memberikan masukan kepada kita,” lanjutnya.

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Hasan Basri Ambarala mengatakan, bupati atau wali kota tidak berwenang menentukan lokasi pelantikannya. Gubernur yang punya wewenang sesuai instruksi Mendagri.

Sejauh ini, Mendagri memberi instruksi untuk pelantikan secara virtual. Untuk itu petunjuk teknis pelantikan tetap akan ditunggu, bupati wali kota hanya mengikuti alurnya saja.

“Pelantikan menjadi kewenangan gubernur dimana instruksi yang ada di pusat tidak boleh daerah menentukan dimana. Tunggu saja petunjuk teknis dari Mendagri, petunjuk pertama kan harus virtual,” ucapnya.

Hasan Basri Ambarala, menyampaikan, beberapa daerah meminta untuk dilakukan pelantikan secara tatap muka. “Bisa saja yang lain diundang Bupatinya ke sini, yang lainnya virtual. Forkopimda tinggal di daerah, yang dilantik di sini. Ini permintaannya beberapa daerah supaya sreg katanya,” imbuhnya.

Salah satu parpol pengusung Danny-Fatma pada Pilwali Makassar 2020 lalu ikut memberikan saran. Dia adalah Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Iwan Darmawan Aras (AIA).

Ia pun tak mempermasalahkan pelantikan di darat atau di laut. Baik virtual maupun tatap muka. “Pada intinya pelantikan adalah bagaimana berjalan lancar. Dan kita ingin Danny-Fatma dilantik bersamaan kepala daerah lainnya,” harapnya.

Menurut AIA, jika pelantikan kepala daerah di Sulsel digelar serentak serentak 12 kabupaten kota, maka hal itu dapat dimaklumi. Hal ini menyusul telah berakhirnya sangketa di MK dan kepala daerah terpilih sudah ditetapkan oleh KPU masing-masing.

Ketua Kadin Sulsel ini mengungkapkan, warga Kota Makassar sudah menantikan pelayanan dari kepala daerah yang mereka pilih. Oleh karena itu, pasangan Danny-Fatma diharapkan bisa segera dilantik untuk mewujudkan visi-misi mereka.

“Warga Makassar yang menentukan pilihan adanya pemimpin baru definitif. Maka pelantikan digelar secepat mungkin agar masyarakat bisa mendapatkan kejelasan bahwa mereka dipimpin oleh kepala daerah pilihan rakyat,” pungkasnya.