oleh

Pengurus Bank Sampah Seluruh Indonesia Ikut E-Learning

Armansyah-Berita, Komunitas, Metro-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Pengurus Bank Sampah seluruh Indonesia melaksanakan pelatihan pengolahan sampah melalui program e-Learning. Kegiatan ini diinisiasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 22-25 Februari 2021.

Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 KLHK, Rosa Vivien Ratnawati mengatakan, kegiatan pelatihan tersebut sebagai dukungan terhadap eksistensi bank sampah di tengah kondisi pandemi Covid-19. Agenda itu merupakan tahap pertama.

“Tujuannya, memberikan pelatihan baik teori maupun praktik pengelolaan sampah kepada pengurus bank sampah, sehingga peserta pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah di bank sampah masing-masing,” ujar Rosa Vivien Ratnawati, Jumat (26/2).

Tujuan lain, sambung Vivien mengungkapkan, pelatihan ini sebagai pemberdayaan bank sampah agar dapat mendukung pencapaian target penyediaan bahan baku dalam negeri untuk kegiatan daur ulang plastik dan kertas.

Sebanyak 4.200 pengurus bank sampah di seluruh Indonesia dengan narasumber atau pengajar berasal dari para praktisi pengelolaan sampah. Kegiatan e-learning pelatihan pengelolaan sampah di bank sampah ini akan dibagi dalam 28 angkatan dan 14 tahap kegiatan.

Dimana setiap angkatan terdiri dari 40 peserta pengurus bank sampah dengan masing-masing tahap pelatihan selama 4 hari dengan target pelaksanaan seluruh tahapan sampai April 2021.

Tahap pertama program e-learning pelatihan pengelolaan sampah di Bank Sampah dimulai pada tanggal 23 – 26 Februari 2021 sebanyak 324 peserta pengurus bank sampah dari berbagai kabupaten/kota di Indonesia.

Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Bank Sampah Indonesia (ASOBSI), Saharuddin Ridwan mengapresiasi kegiatan KLHK ini. Meskipun selama kegiatan peserta pelatihan menggunakan jaringan internet selama 8 sampai 10 jam setiap harinya.

Para pengajar, fasilitator dan peserta pelatihan tampak antusias dalam kegiatan ini dikarenakan kegiatan e-learning ini merupakan yang pertama dilakukan kepada pengurus bank sampah.

“Materi pembelajaran saya terkait manajemen bank sampah dengan durasi 10 jam. jadi 3 jam teori dan 7 jam praktek. saya yang terbiasa bicara di depan masyarakat langsung dua sampai tiga jam tapi sementara ini 10 jam dengan metode belajar via zoom,” ujar mantan jurnalis TV nasional ini.

Kata Sahar, secara umum konteks permasalahan sampah merupakan masalah nasional yang memerlukan pengelolaan secara holistik, sistemasis dan terintegrasi, termasuk penanganan sampah di kota Makassar.

Berdasarkan data, tahun 2019 KLHK mencatat jumlah timbulan sampah sebesar 67,8 juta ton/tahun yang terdiri dari sampah organik dengan porsentase sebesar 57 persen, sampah plastik sebesar 15 persen, sampah kertas sebesar 11 persen dan sampah lainnya sebesar 17 persen.

“Pemerintah harus melakukan upaya pengelolaan sampah melalui berbagai kebijakan regulasi,” cetusnya,” katanya.

Aturan yag dimaksud yaitu dengan diterbitkannya UU nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, PP nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Peraturan Presiden nomor 97 Tahun 2017 tentang Jakstranas, dan Permen LHK nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen serta permen LH nomor 13 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah 3R melalui bank sampah.

Selain itu, pada tahun 2020, pemerintah telah mengeluarkan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri dan Kepolisian tentang Limbah Non B3 sebagai bahan baku industri yang ditandatangani oleh Kementerian LHK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kepolisian RI. Diharapkan dengan terbitnya SKB ini dapat menyediakan bahan baku industri daur ulang dan circular economy dengan memanfatkan sampah dalam negeri.

“Saya kira salah satu solusi tepat dalam menangani sampah adalah bank sampah,” tegasnya.

Bank sampah merupakan wadah/tempat untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R yang dikelola oleh masyarakat, pemerintah daerah dan dunia usaha yang memiliki sarana dan prasarana paling sedikit berupa sistem administrasi dan sarana pemilahan sampah yang berfungsi sebagai sarana edukasi pengelolaan sampah, perubahan perilaku masyarakat dan pelaksanaan sirkular ekonomi sampah melalui Bank Sampah.

Sebagai ketua umum periode pertama di organisasi ASOBSI, Sahar mengapresiasi KLHK yang telah mendukung program pemberdayaan bank sampah melalui pertemuan rapat koordinasi nasional (Rakornas) bank sampah setiap tahun.

Selain itu, memfasilitasi Asobsi yang merupakan wadah aspirasi bank sampah di Indonesia serta edukasi maupun pembinaan bank sampah di daerah di Indonesia serta revisi permen LH No 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di bank sampah melalui 3R.

“Kita berharap regulasi dan kebijakan itu harus pula diikuti oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten. karena terus terang laporan dari pengurus Asobsi di daerah masih banyak pemerintah daerah yang belum sepenuhnya mendukung program bank sampah ini,” ungkapnya.

Menurut Sahar, bank sampah sangat berkembang pesat di Indonesia, di mana pada tahun 2020 jumlah bank sampah telah mencapai 11.330 unit di 369 kabupaten/kota di Indonesia. Sementara di Kota Makassar sendiri, selama pandemi tercatat 673 bank sampah yang terdaftar dan selama pandemi hanya kurang lebih 50 persen saja yang beroperasi.

Dari jumlah tersebut perputaran uang juga memadai dengan modal pembelian hanya Rp300 juta tapi mampu menghasilkan pendapatan sebesar Rp1 milliar lebih.