oleh

Access To Justice Award, Kemenkumham Sulsel Raih Peringkat Pertama

Editor : Armansyah-Berita, Institusi, Metro-
MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kemenkumham Sulsel mendapat peringkat pertama dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum (PBH) Tahun 2020 Kategori Sedang di ajang penganugrahan Access To Justice Award Tahun 2021, Kamis (25/2) kemarin.
Wakil Menkumham, Edward O.S. Hiariej memberikan apresiasi ke Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel yang dengan sangat baik menyelenggarakan bantuan hukum di daerah. Tingkatkan terus kualitas layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
“Pelaksanaan pemberian bantuan hukum di Indonesia perlu kita banggakan karena menjadi percontohan dunia,” jelas Edward, Minggu (28/2).
Hal ini, sambung Edward, karena Indonesia adalah satu-satunya negara yang mengelola layanan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin dengan cara bekerjasama dengan NGO/CSO yang mana biasanya dalam suatu negara. NGO/CSO ini adalah oposan dengan Pemerintah.
Terpisah, Kepala BPHN Kemenkumham RI, Benny Riyanto mengatakan bahwa pemberikan anugrah dan apresiasi kepada Kanwil Kemenkumham RI atas penyelenggaraan PBH tahun 2020 sebagai bentuk dukungan serta dorongan kepada Kantor Wilayah dalam meningkatkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat.
Kakanwil Kemenkumham Harun Sulianto, menjelaskan pihaknya memperoleh penghargaan dengan nilai tertinggi kategori sedang dengan jumlah Penyelenggara Bantuan Hukum antara 11 sampai 30. Ada enam Indikator yang dinilai dalam penghargaan ini.
Yakni, serapan Anggaran Bankum Litigasi dan Nonlitigasi, Tambahan Addendum Litigasi dan Nonlitigasi, Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan (Diseminasi Perda & Monev), Pelaksanaan E-Monev Bankum dan IKP, Selisih prosentase serapan antara Omspan dan Sidbankum dan Jumlah PBH.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sulsel, Anggoro Dasananto mengatakan ada 20 organisasi bantuan hukum tahun 2020 yang terakreditasi dan bekerjasama dengan Kemenkumham Sulsel. Dimana, realisasi anggaran sebesar 99,6 persen.
“Capaian ini perlu  dipertahankan. Ini karena  sinergi dan kolaborasi yang baik. Harapannya masyarakat makin mudah memperoleh pelayanan hukum,” ujar Anggoro.