oleh

Tak Disangka Jadi Tersangka, NA Ditahan di Rutan KPK.

Armansyah-Berita, Headline-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Siapa sangka peraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA), Nurdin Abdullah (NA) harus mengenakan “rompi oranye”.

Gubernur Sulsel itu kini menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Nurdin Abdullah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus penerimaan suap dan gratifikasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Sulsel.

Banyak pihak tak menyangka jika gubernur bergelar professor itu terjerat kasus suap. Pasalnya, Nurdin Abdullah pernah meraih penghargaan Bung Hatta Anti-Corruption Award (BHACA) sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

Perkumpulan BHACA adalah organisasi nonprofit yang sadar mengenai bahaya korupsi bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan berbangsa.

Selain memiliki banyak prestasi, latarbelakang Nurdin Abdullah sangatlah jarang ditemukan pada profil kepala daerah di Indonesia. Nurdin merupakan kepala daerah pertama di Indonesia yang bergelar profesor. Pria kelahiran Pare-Pare 7 Februari ini menyandang gelar profesor di bidang agrikultur.

Namun dalam perjalanan, Nurdin Abdullah tertangkap tangan KPK pada Jumat (26/2) malam. Nurdin ditangkap bersama Edy Rahmat selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Sulsel dan AS adalah Agung Sucipto selaku kontraktor proyek.

Ketiganya diketahui terjerat kasus suap proyek jalur pedestrian wisata di Bira, Bulukumba. Nurdin diketahui menerima suap melalui Edy Rahmat sebagai perantaranya dari Agus Sucipto sebagai pemberi suap senilai Rp 2 miliar. Nurdin diketahui juga menerima suap dari kontraktor lain, sehingga total uang yang diterima mencapai 5,4 miliar.

Nurdin Abdullah ditahan di rutan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan Edy Rahmat ditahan di Rutan KPK Kavling C1 dan Agung Sucipto di Rutan Gedung Merah Putih.
Ketua KPK, Firli Bahuri mengumumkan nasib Nurdin Abdullah pada Minggu (28/2/2021) dinihari.

Selama pemeriksaan Nurdin akan mendekam di Rutan KPK Cabang Pomdam Jaya Guntur, selama 20 hari kedepan terhitung sejak tanggal 27 Februari hingga 18 Maret.

“KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka, sebagai penerima NA dan ER. Sebagai pemberi yakni AS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli menjelaskan, Agung yang merupakan Direktur PT APB telah lama kenal baik dengan Nurdin Abdullah yang berkeinginan mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2021. Terlebih, Agung sebelumnya telah mengerjakan beberapa proyek di Sulsel.

Menurut Firli, sejak Februari, telah ada komunikasi aktif antara Agung dengan Edy Rahmat sebagai representasi dan sekaligus orang kepercayaan Nurdin Abdullah untuk bisa memastikan agar Agung bisa mendapatkan kembali proyek yang diinginkannya pada 2021.

“Dalam beberapa komunikasi tersebut, diduga ada tawar menawar fee untuk penentuan masing-masing dari nilai proyek yang nantinya kerjakan Agung Sucipto,” ujar Firli.

Jenderal polisi bintang tiga itu menuturkan, pada Februari 2021, ketika Nurdin Abdullah sedang berada di Bulukumba bertemu dengan Edy Rahmat dan juga Agung yang telah mendapatkan proyek pekerjaan Wisata Bira.

Dalam pertemuan itu, Nurdin menyampaikan pada Edy Rahmat bahwa kelanjutan proyek Wisata Bira akan kembali dikerjakan Agung, yang kemudian Nurdin memberikan persetujuan dan memerintahkan Edy untuk segera mempercepat pembuatan dokumen DED (Detail Engineering Design) yang akan dilelang pada APBD TA 2022.

Di samping itu pada akhir Februari, sambung Firli, ketika Edy bertemu dengan Nurdin disampaikan bahwa fee proyek yang dikerjakan Agung di Bulukumba sudah diberikan kepada pihak lain. Saat itu Nurdin mengatakan yang penting operasional kegiatan tetap bisa dibantu Agung.

“Agung selanjutnya pada 26 Februari 2021 diduga menyerahkan uang sekitar Rp 2 miliar kepada Nurdin melalui Edy. Selain itu NA juga diduga menerima uang dari kontraktor lain di antaranya pada akhir 2020, Nurdin menerima uang sebesar Rp 200 juta dan pertengahan Februari 2021, Nurdin melalui menerima uang Rp 1 miliar,” cetus Firli.

Sebagai penerima NA dan ER disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi AS disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Walhi Desak KPK Usut Proyek Lain

Direktur Anti Corruption Committee (ACC) Sulawesi, Abdul Kadir Wokanubun, OTT terhadap pejabat, kontraktor, termasuk Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah merupakan tamparan sangat keras.

Kadir mengatakan bahwa penangkapan KPK terhadap Gubernur itu menjadi perhatian besar bagi warga Sulsel. “Kenapa kami bilang itu tamparan keras, karena selama ini KPK aktif melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan korupsi di lingkup Pemprov Sulsel,” ujarnya, Minggu (28/2/2021).

Ia mengatakan, Pemprov Sulsel selama berada di bawah komando Nurdin Abdullah banyak melakukan kegiatan-kegiatan tentang edukasi dan pemberantasan korupsi.

Terbukti dengan seringnya KPK melakukan koordinasi dan supervisi di Sulsel. Meski demikian, ia mengakui jika potensi korupsi tetap ada walau koordinasi intens dilaksanakan.
“Yang pasti itu menjadi tamparan yang sangat keras buat kami di Sulsel. Kami juga memberikan apresiasi kepada KPK atas OTT itu, dan menunggu tindak lanjut dari kasus tersebut,” katanya.

Sedangkan, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin meminta KPK untuk menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi lainnya, terutama pada proyek Makassar New Port dan proyek tambang pasir laut.

“Kita juga mendesak KPK untuk kerja profesional dalam menuntaskan dan menyidik kasus tindak pidana korupsi pada proyek Makassar New Port dan tambang pasir laut,” jelasnya.

Pihaknya menilai ada peran dari Nurdin Abdullah dalam menentukan atau menerbitkan izin-izin usaha pertambangan pada wilayah tersebut.

“Kami meminta KPK tidak terburu-buru menetapkan tersangka atau apapun. Diminta berkerja serius saja dan menjawab ekspektasi dan rasa keadilan publik terutama masyarakat yang menjadi korban tambang pasir laut di Makassar,” tuturnya.

Pihaknya juga mengapresiasi kinerja KPK, karena mampu melakukan upaya tegas. Langkah tegas dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Sulawesi Selatan.

“Yang kedua, kami merasa atau menilai bahwa penangkapan terhadap Gubernur Nurdin Abdullah ini merupakan jawaban atas seluruh rangkaian advokasi, yang Walhi Sulsel lakukan bersama Nelayan Pulau Kodingareng,” tambahnya.

Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Universitas Patria Artha, Bastian Lubis mengatakan, ditetapkannya NA sebagai tersangka akan menguak kasus-kasus baru. Ia memprediksi beberapa pejabat daerah akan terseret dalam kasus ini.

Apalagi kasus yang membawa NA ke ranah hukum buah dari kebijakannya memberikan bantuan keuangan daerah, seperti yang tejadi di proyek infrastruktur wisata Bira. Gubernur Sulsel memberi bantuan keuangan daerah sebesar Rp50 miliar untuk pengembangan kawasan wisata pada 2020 lalu, sebelumnya di tahun 2019 juga diberikan bantuan keuangan di HUT Bulukumba sebanyak Rp23 miliar.

Nurdin mengiming-imingi memberikan bantuan keuangan untuk melancarkan misinya menempatkan kontraktor langganan. Bisa jadi, dibeberapa daerah lainnya juga terjadi hal serupa.

“Hibah keuangan daerah itu kan kami sudah curiga ada sesuatu, memindahkan APBD provinsi ke APBD kabupaten. Bukan pencucian uang tapi caranya memang membuat mekanisme yang tidak lazim,” ucap Bastian Lubis.

Ia menilai, managemen keuangan di tubuh pemerintahan memang sedang kacau. Sangat banyak proyek atau program yang dikerjakan tiba-tiba tanpa mempedomani RPJMD dan APBD.

“Jadi hibah keuangan itu masuk di APBD kan, uang dari Provinisi dihibahkan pindah ke kabupaten, kabupaten ini punya ga RPJMD untuk bangun jalan? gak punyakan jadi bermasalah,” tegasnya.

Tindakan asal instruksi untuk membangun diluar perencanaan menjadi bumerang bagi NA, meski tujuannya untuk masyarakat Sulsel, namun tetap ada tindakan pelanggaran dengan sengaja bersekongkol atau punya kepentingan kelompok.

Agung Sucipto Kontraktor Langganan NA

Dalam pemeriksaan yang dilakukan KPK, diketahui bahwa Nurdin telah lama kenal dengan Agung Sucipto. Direktur PT Agung Perdana Bulukumba yang sudah menjadi kontraktor langganan Pemkab Bantaeng selama 10 tahun, termasuk saat Nurdin menjabat bupati.

Nama Agung Sucipto juga pernah muncul dalam pansus hak angket DPRD Sulsel 2019 lalu. Agung Sucipto dikabarkan pernah meminta proyek pembangunan ruas jalan di Sulsel, apalagi ia ikut membantu NA saat pilkada.

Di laman LPSE Sulsel, PT Agung Perdana sudah menangani beberapa proyek di Sulsel. Ada 8 proyek, dimulai tahun 2011 lalu, Pembangunan Jalan Ruas Tanete-Tanaberu Bulukumba dengan anggaran Rp3,4 miliar, Pemeliharaan berjalan jalan ruas Batas Gowa-Tondong di Sinjai pada tahun 2013, Jalan ruas Sinjai-Kajang Bulukumba tahun 2013, jalan ruas di Jeneponto tahun 2014.

Selanjutnya, pemeliharaan berkala jalan ruas Jeneponto pada 2014 dan 2015, peningkatan jalan ruas Boro-Jeneponto 2015, terakhir peningkatan jalan ruas Palampang-Munte-Bontolempangan Sinjai/Bulukumba yang nilainya Rp34 miliar.

Agung Sucipto diketahui mendapatkan beberapa proyek pekerjaan infrastruktur di Sulawesi Selatan TA 2021. Mulai dari Peningkatan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan di Kab. Sinjai/Bulukumba (DAK Penugasan) TA 2019 dengan nilai Rp28,9 miliar.

Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan (DAK) TA 2020 dengan nilai Rp15,7 miliar, Pembangunan Jalan Ruas Palampang – Munte – Bontolempangan 1 1 Paket (APBD Provinsi) dengan nilai Rp19 Miliar, Pembangunan Jalan, Pedisterian Dan Penerangan Jalan Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp 20,8 miliar.

Selanjutnya, rehabilitasi Jalan Parkiran 1 dan Pembangunan Jalan Parkiran 2 Kawasan Wisata Bira (Bantuan Keuangan Provinsi Sulsel 2020 ke Kabupaten Bulukumba) TA 2020 dengan nilai proyek Rp7,1 miliar.