oleh

Jokowi Cabut Perpres Investasi Miras

Armansyah-Berita, Metro-

JAKARTA, BACAPESAN.COM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras (miras).

“Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut,” kata Presiden Jokowi dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden yang dilihat di Jakarta, Selasa (2/3).

Presiden Jokowi menyebut keputusan itu ia ambil setelah mendengar berbagai masukan. “Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama MUI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah dan ormas-ormas lainnya serta tokoh-tokoh agama lain serta juga masukan-masukan dari provinsi dan daerah,” ungkap Presiden.

Jubir Wapres Ma’ruf Amin, Masduki Baidlowi, mengungkap peran penting Wapres terkait dicabutnya Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Investasi Miras oleh Presiden Jokowi.

Tanpa digembar-gemborkan ke publik, Wapres KH Ma’ruf Amin menjadi salah satu pengusul atas dicabutnya lampiran Perpres Investasi Miras itu.

“Salah satunya. Mengusulkan ya. Wapres mengusulkan agar dicabut karena memang itu berdasarkan aspirasi hasil koordinasi antara wapres dengan pimpinan-pimpinan ormas,” kata Masduki Baidlowi.

KH Ma’ruf Amin yang juga mantan Ketum MUI ini tidak mengetahui adanya lampiran Perpres soal Investasi Miras sebelum aturan tersebut ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial.

Masduki mengatakan Ma’ruf Amin juga sempat kaget saat mendengar adanya aturan itu. “Belum, belum, belum, belum. Karena lampiran itu belum banyak orang yang tahu. Dan wapres juga tidak diberi tahu. Makanya wapres kaget itu begitu ada pemberitaan seperti itu,” jelasnya.

“Wapres kaget, kok saya nggak tahu persoalan ini,” ujarnya lagi.

Masduki menjelaskan dalam 3 hari terakhir Wapres Ma’ruf Amin tidak berdiam diri terhadap adanya polemik mengenai Perpres No 10 Tahun 2021 yang sempat ditandatangani Presiden Jokowi itu.

Wapres Ma’ruf Amin kemudian melakukan koordinasi dengan sejumlah ormas Islam terkait masalah itu. “Jadi gini, itu dalam 3 hari terakhir, wapres ini kan terus berkoordinasi dengan MUI, dengan teman-teman PBNU, dengan Muhammadiyah dan ormas-ormas lain,” katanya.

“Sehingga akhirnya wapres merasa ini memang ada yang salah dari dibukanya izin dari industri miras itu ya,” tuturnya.

Masduki juga menjelaskan, pihak Wapres tidak tinggal diam saat banyak masyarakat menentang adanya aturan mengenai investasi miras di 4 provinsi di Indonesia. Menurutnya, tim Wapres terus bekerja untuk mencari solusi dari polemik yang ada.

Kemudian, Masduki juga mengatakan Wapres Ma’ruf Amin sempat menggelar rapat terbatas bersama menteri terkait. Wapres juga sempat meminta tim Setwapres untuk menghubungi Menteri BKPM Bahlil Lahadalia, Menko Perekonomian, Wakil Menteri Kesehatan, dan Menteri BUMN.

Dalam pembicaraan itu juga dibahas terkait keresahan warga terhadap adanya aturan terkait investasi miras. Bahkan Masduki juga mengatakan Wapres Ma’ruf Amin sempat melakukan pertemuan bersama Presiden Jokowi untuk menguatkan tekad Jokowi mencabut lampiran perpes soal investasi miras.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang telah membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi miras.

“Presiden telah merespons secara bijak aspirasi yang hidup di tengah masyarakat mengenai pandangan yang disampaikan oleh MUI, NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat dan berbagai elemen masyarakat dengan “statement” dan “policy” yang diambil oleh Presiden melalui pencabutan lampiran yang terkait dengan izin investasi minuman keras,” ujar Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Asrorun Ni’am dalam konferensi pers daring di Jakarta, Selasa (2/3).

Menurut dia, pembatalan peraturan yang mengatur izin investasi miras itu merupakan keseriusan pemerintah dalam mendengar aspirasi masyarakat dan juga bersama-sama berkomitmen meneguhkan kemaslahatan bangsa.

Ia menambahkan, pihaknya juga berharap momentum ini dapat dijadikan kajian terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan destruksi di tengah masyarakat.

“Termasuk di dalamnya ketentuan peraturan perundang-undangan yang memungkinkan adanya peredaran produksi dan penyalahgunaan miras di tengah masyarakat baik yang tersirat maupun tersurat,” ucapnya.

Ia menyarankan agar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan pemerintah melibatkan kekuatan “civil society” sebagai bagian dari tata cara penyusunan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI Achmad Baidowi mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi yang telah membatalkan Lampiran III Peraturan Presiden (Perpres) nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang di dalamnya mengatur izin investasi minuman keras.

“F-PPP mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo yang mendengarkan reaksi publik, mendengarkan aspirasi ulama, tokoh pesantren serta partai politik. Kami apresiasi #Jokowidengarsuararakyat,” kata Achmad Baidowi atau Awiek.

Dia menjelaskan, F-PPP sebagai bagian dari koalisi pemerintahan tetap mendukung penuh keputusan Presiden Jokowi dan juga mengingatkan jika ada hal-hal yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan aspirasi publik.

Hal itu menurut Awiek, karena teman yang baik adalah tidak selalu harus setuju, namun mampu mengingatkan apabila ada yang dianggap kurang perlu. “PPP sama sekali tidak anti investasi. Kami mendukung investasi yang membangun bukan investasi yang merusak,” ujarnya.

Ketua DPP PPP itu juga menyarankan agar para menteri dan orang-orang di lingkaran Presiden untuk selalu berhati-hati dalam memberikan masukan ataupun menyusun draft keputusan.

Dia menyarankan agar lebih mendengarkan pihak terkait agar kebijakannya dapat diterima dengan baik karena berdasarkan aspirasi publik. (fin)