oleh

LPJ Anggaran Lelang Jabatan, DPRD Makassar Akan Panggil Prof Rudy

Editor : Armansyah-Berita, Metro, Pemerintahan-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Setelah menuai polemik proses lelang jabatan di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, akhirnya dihentikan. Alasannya, orang yang lulus seleksi tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan “Danny” Pomanto.

Danny menilai tiga besar peserta lelang jabatan yang dinyatakan lolos tidak bisa memenuhi kriteria untuk menjalankan visi dan misi Pemkot saat ini.

“Terdiri tiga orang yang sudah lulus seleksi tidak bisa saya pilih, sehingga kami akan mengulang lelang jabatan sesuai perundang-undangan,” tuturnya.

Sementara, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar, Siswanta Attas menyebutkan, pihaknya kembali mengusulkan untuk kembali melakukan lelang jabatan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Untuk sementara yang kita selesaikan dulu pembatalannya. Sekaligus bermohon untuk mengulang lelang jabatan khusus untuk jabatan yang lowong,” singkatnya, Jumat (5/3).

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi A bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Makassar Kasrudi mempertanyakan anggaran lelang jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemkot.

“Kami akan minta pertanggung jawaban mantan Pj Wali Kota Prof Rudy Djamaluddin, terkait dana yang dipakai lelang jabatan itu sebesar Rp600 juta,” tuturnya.

Ia melanjutkan, pihaknya berencana akan memanggil Prof Rudy untuk meminta Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) terkait anggaran tersebut. “Kami tegaskan bahwa anggaran itu tak boleh sia-sia. Ini demi kepentingan bersama,” tuturnya.

Sejak awal, lanjut Kasrudi, saat rapat Komisi A bersama Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah menolak lelang jabatan yang dilakukan oleh tim seleksi atau Pj Wali Kota Makassar.

“Terbukti saat Danny-Fatma memerintah, lelang jabatan itu diulang karena dinilai tidak sesuai dengan yang diinginkannya,” paparnya.

Bahkan, kata Kasrudi, jauh hari sebelum diadakan lelang jabatan, ia sudah memperingatkan agar tidak melaksanakannya. Karena hanya akan membuang-buang anggaran.

“Ini yang pernah kami bilang, bahwa kalaupun dia ada punya pilihan, kalau wali kota tidak setuju bagaimana. Kan pasti sia-sia. Ternyata benar kejadian, anggarannya juga sia-sia,” tegas Kasrudi