oleh

Polda Jadwalkan Pemeriksaan Sekprov Sulsel

Editor : Armansyah-Berita, Hukum, Korupsi-

MAKASSAR, BACAPESAN.COM – Kepolisian Daerah (Polda) Sulsel terus melakukan pendalaman kasus tindak pidana korupsi terkait adanya dugaan gratifikasi pada pengadaan bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Pemprov Sulsel.

Sejauh ini, Polda Sulsel mengaku telah melakukan pemeriksaan kepada beberapa orang yang diduga terlibat dalam kasus dugaan gratifikasi Bansos Covid-19.

Bahkan, Direktur Tindak Pidana Korupsi Polda Sulsel, Kombes Pol Widony Fedri menyampaikan, kasus ini telah dilakukan gelar perkara dan diputuskan untuk dinaikan ke tahap penyidikan.

“Kasusnya sudah tahap Lidik (Penyidikan),” katanya, Jumat (5/3).

Widony juga menyampaikan, dalam waktu dekat akan melakukan pemeriksaan kepada Sekprov Sulsel, Abdul Hayat Gani, yang namanya ikut disebut dalam kasus ini.

“Untuk pemeriksaan di tahap penyidikan belum (Sekprov Sulsel), kami masih menjadwalkan pemeriksaannya apakah ada indikasi keterlibatannya atau tidak,” ujarnya.

Sementara Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Sulsel, Kombes Pol E Zulpan mengaku, jika Dirkrimsus Polda telah melakukan pemeriksaan kepada Abdul Hayat Gani. Hanya saja pemeriksaan itu dilakukan baru tahap penyelidikan.

“Sudah kita panggil kemarin (beberapa waktu lalu), tapi sifatnya masih tahap klarifikasi soal itu,” tuturnya.

Sementara itu, Peneliti dari lembaga Anti Corruption Committe (ACC) Sulawesi, Angga Reksa mendesak aparat penegak hukum baik kepolisian maupun kejaksaan, untuk mengusut tuntas kasus dugaan mark up anggaran Bansos Covid-19 yang dikelola Dinas Sosial Provinsi Sulsel tersebut.

“APH harus mengusut kasus tersebut, dimana berdasarkan pemeriksaan Inspektorat sudah sangat jelas terjadi mark up sehingga menimbulkan kerugian negara dan merugikan masyarakat. Apalagi berdasarkan pengakuan Kasmin, diduga ada keterlibatan Sekprov Sulsel. APH tentu harus menindaklanjuti informasi tersebut dengan memeriksa pihak yang diduga terlibat,” tegasnya.

Menurut Angga, meski kasus ini sudah ditangani Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Sulsel, namun pada pasal 4 UU Tipikor, menyebutkan pengembalian kerugian negara itu tidak menghilangkan pidana.

“Jadi harus tetap ditangani dan diproses,” katanya.

Selain itu, Surat Edaran Presiden terkait Bansos yang kemudian diturunkan dalam petunjuk teknis pelaksanaan Bansos Covid, dimana PPK tidak membuat harga perkiraan sendiri, tidak melakukan tender dan bisa melakukan penunjukan langsung, seharusnya tidak dijadikan celah untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

“Yang dilarang dalam petunjuk teknis tersebut, KPA maupun PPK dilarang menerima janji, ataupun menarik komisi dari kontraktor. Secara regulasi saya kira tidak ada masalah dalam pengadaan Bansos Sulsel, yang jadi masalah adalah adanya mark up dan penyerahan sejumlah uang dari rekanan kepada oknum pegawai pemprov,” kuncinya.